Ketika sebuah perkara belum selesai ditelusuri, tetapi pimpinan institusi penyidiknya sudah diteror dengan isu pencopotan, pola tersebut memiliki seluruh ciri serangan balik terhadap penegakan hukum.
Pihak yang sungguh-sungguh menginginkan reformasi Polri seharusnya datang membawa data, evaluasi, dan usulan kebijakan. Mereka tidak perlu menyebarkan Surpres yang tidak ada.
Kritik yang sehat bekerja dalam ruang terbuka, sedangkan operasi kepentingan bergerak melalui bisikan anonim, bocoran palsu, dan pencatutan nama Presiden.
Nama-nama perwira tinggi yang diedarkan sebagai calon Kapolri juga berpotensi diperalat. Tanpa pencalonan resmi Presiden, seluruh daftar tersebut hanya menjadi instrumen untuk membangun faksi, mengadu loyalitas, dan menimbulkan ketidakpastian di tubuh Polri.
Cara ini berbahaya bagi rantai komando, terutama ketika Polri sedang menangani perkara korupsi dengan risiko politik tinggi.
Penyerahan tiga Surpres hari ini telah memberikan jawaban yang telak: Surpres Gubernur BI ada, Surpres komisioner OJK ada, Surpres calon duta besar ada, sedangkan Surpres pergantian Kapolri tidak ada.
Yang beredar selama ini bukan keputusan Presiden, tetapi keinginan pihak berkepentingan yang berusaha menyamar sebagai keputusan Presiden.
Mereka telah gagal mengganti Kapolri melalui surat yang tidak pernah lahir. Kini publik harus mengawasi agar kegagalan tersebut tidak dilanjutkan dengan tekanan baru untuk melemahkan Polri dan menghentikan pembongkaran perkara besar.
