RADAR JAKARTA|Jakarta – Hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan mantan kadernya, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas. Perseteruan yang telah berlangsung sejak Pemilu 2024 ini semakin meruncing setelah muncul klaim bahwa Jokowi mengirim utusan untuk meminta PDIP tidak memecatnya dan mendesak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa pada 14 Desember 2024, ada pihak yang menemui PDIP dengan permintaan tersebut. Selain itu, utusan tersebut juga menyebut ada sembilan kader PDIP yang menjadi target pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami dan menyampaikan bahwa Sekjen harus mundur, lalu meminta agar Jokowi tidak dipecat. Selain itu, ada informasi bahwa sembilan orang dari PDIP menjadi target pihak kepolisian dan KPK,” kata Deddy, Rabu (12/3).
Isu ini semakin panas setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai perseteruan antara PDIP dan Jokowi kini mencapai titik yang lebih serius dan tak berkesudahan.
“Narasi yang berkembang adalah PDIP mengklaim Jokowi mengirim utusan, sementara Jokowi membantah dan terlihat marah. Ini menegaskan bahwa hubungan politik mereka semakin memanas setelah Hasto menjadi tersangka,” ujar Adi, Minggu (16/3).
Menurutnya, kebersamaan panjang antara Jokowi dan PDIP selama 23 tahun membuat kedua pihak saling memahami manuver masing-masing. Namun, kini perpecahan tersebut semakin kentara.
Respons Beragam dari Politikus
Ketua DPP PKB Daniel Johan memilih tidak ikut campur dalam konflik ini. Ia menilai ini adalah urusan internal PDIP dan Jokowi yang sebaiknya diselesaikan secara baik-baik.
“Ini lebih seperti urusan rumah tangga pihak lain. Biasanya kalau dalam satu keluarga ada masalah, saling tabayyun saja,” kata Daniel, Minggu (16/3).
Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli mengkritik pernyataan Jokowi yang mengaku tetap diam meski mendapatkan berbagai celaan dan hinaan.
“Saya ingin mengomentari pernyataan Jokowi yang mengaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari berbicara ke media, sudah seperti minum obat. Bagaimana bisa disebut diam?” ujar Guntur, Sabtu (15/3).
Guntur juga menuding banyak pernyataan Jokowi yang melenceng dari kenyataan, seperti klaim bahwa dirinya akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.
“Faktanya, dia masih terus ‘blusukan politik’ ke mana-mana dan bahkan dikabarkan ingin mendirikan partai super TBK. Pernyataannya seringkali seperti sein kiri tapi belok kanan,” tambahnya.
Terkait tuduhan bahwa Jokowi mengirim utusan untuk menekan PDIP agar tidak memecatnya, Guntur menegaskan bahwa hal ini berkaitan erat dengan status hukum Hasto Kristiyanto.
“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa Sekjen Hasto akan ‘digarap’ sebelum Kongres. Dan semua informasi itu terbukti benar,” tegasnya.
Realitas Politik yang Terpolarisasi
Adi Prayitno melihat bahwa konflik antara Jokowi dan PDIP telah membelah opini publik. Pendukung PDIP cenderung percaya bahwa Jokowi memang melakukan lobi agar tidak dipecat, sementara pendukung Jokowi menganggap klaim PDIP sebagai fitnah.
“Pada akhirnya, realitas politik hari ini tergantung pada selera politik masing-masing. Namun, sejak PDIP menilai Jokowi berkhianat, praktis apapun yang dikatakan Jokowi bagi PDIP adalah kesalahan,” tutup Adi.
Dengan ketegangan yang terus meningkat, publik menanti bagaimana perseteruan ini akan berkembang, terutama menjelang dinamika politik berikutnya di Indonesia.(*)
