Radarjakarta.id | JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengaku sepakat dan mencontohkan dukungan Barack Obama saat menjabat Presiden Amerika Serikat (AS) ke Hillay Clinton yang menjadi Calon Presiden AS melawan Donald Trump pada 2016.
Media asing pun yang berbasis di Singapura menyoroti kampanye Jokowi terhadap pasangan calon presiden Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) yang dinilai mirip di Amerika Serikat.
Channel News Asia membuat laporan berjudul “Pilpres RI 2024: Kampanye ‘gaya Obama’ yang dilakukan Jokowi untuk Prabowo menjadi preseden yang berisiko, ungkap pengamat” yang dirilis pada Jumat (2/2/2024).
Sebagian sivitas akademika Universitas Sumatera Utara atau USU ikut bersuara tentang tidak netralnya Jokowi, Akademika USU menggelar gerakan moral dengan menyatakan keprihatinan terhadap keadaan bangsa dan negara saat ini di Pendopo atau Gedung Pancasila USU, Kota Medan. Mereka mengaku resah dengan kondisi saat ini.
Jokowi diminta netral untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman, dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu 2024,
Akademika USU meminta Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Tidak hanya Pemerintahan, TNI dan Polri juga harus tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Serta, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sepakat dengan hal tersebut, Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyoroti ada gejala kesuraman demokrasi di Indonesia imbas momen politik elektoral yang sedang berlangsung. Terutama terkait makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara.
MPL-PGI meminta supaya Presiden Jokowi dan semua penyelenggara negara untuk netral di Pemilu 2024 demi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku netral dalam Pilpres 2024. Namun pernyataan itu berubah-ubah. Jokowi gencar mengaku netral pada Oktober lalu, seiring ditetapkannya putra sulung, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping capres usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Di sisi lain, sikapnya menunjukkan dia mendukung kandidat tertentu.
“Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik,” kata Jokowi.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi. | Eka*
