Radarjakarta.id | JAKARTA – Proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta, kini terancam terhenti. Pembangunan megaproyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa pemerintahannya belum juga menunjukkan kemajuan signifikan, bahkan beberapa proyek swasta terancam mangkrak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa banyak investor yang sebelumnya telah melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking, namun tidak melanjutkan pembangunan proyek tersebut. “Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit,” ungkap Maruarar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).
Meskipun Maruarar tidak merinci jumlah proyek yang terbengkalai atau mengungkap identitas investor yang tidak melanjutkan proyeknya, data Otorita IKN menunjukkan bahwa hingga saat ini pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran sebesar Rp147,41 triliun. Anggaran ini mayoritas berasal dari APBN, yakni sekitar Rp89 triliun, sementara investasi swasta baru mencapai Rp58,41 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan investasi swasta mencapai Rp100 triliun pada tahun lalu.
Rencana awal Presiden Jokowi adalah pembangunan IKN membutuhkan dana hingga Rp460 triliun hingga tahun 2045, dengan 80 persen dari dana tersebut diharapkan berasal dari investasi swasta. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya ketidakpastian di kalangan para investor.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, menilai penundaan pembangunan ini mencerminkan keraguan para investor terhadap kelanjutan proyek IKN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Para pengusaha merasa tidak mendapat kepastian terkait nasib IKN dan terhindar dari risiko investasi yang besar tanpa jaminan keuntungan. “Artinya, dalam jangka panjang apakah proyek ini akan benar-benar dikerjakan secara serius atau tidak? Atau akan berhenti di tengah jalan?” ungkap Ronny dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com, Rabu (22/1).
Ronny mengingatkan, untuk meyakinkan para investor, pemerintah harus memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan menambah alokasi APBN untuk membiayai pembangunan IKN. “Pemerintah harus bekerja keras di awal pembangunan ini demi menciptakan kepastian bagi investor bahwa proyek IKN akan berlangsung dalam jangka panjang,” ujarnya.
Meskipun demikian, Ronny memberikan apresiasi terhadap kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengalokasikan dana Rp48,8 triliun untuk membiayai pembangunan IKN tahap II dalam lima tahun ke depan. Namun, dia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menambah pembiayaan guna mempercepat pembangunan ibu kota negara baru ini.
Di tengah ketidakpastian ini, Ronny menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah proyek IKN perlu dilanjutkan atau dihentikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang sangat besar selama bertahun-tahun ke depan.