JAKARTA, RadarJakarta.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset justru memunculkan polemik baru. Di tengah harapan publik terhadap penguatan pemberantasan korupsi, transparansi proses legislasi DPR RI kini menjadi sorotan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Laporan tersebut disampaikan Koalisi Advokasi Perampasan Aset melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik karena draf naskah RUU Perampasan Aset dinilai tidak disebarluaskan secara memadai selama proses pembahasan hingga pengesahan. Media Indonesia
Menurut pihak pelapor, keterbukaan dokumen legislasi merupakan bagian penting dari hak masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap undang-undang yang berdampak luas. Mereka menilai tidak tersedianya akses memadai terhadap draf final berpotensi menghambat partisipasi publik. Namun, dugaan pelanggaran tersebut masih merupakan materi pengaduan dan harus diuji melalui mekanisme MKD.
Polemik ini mencuat sehari setelah DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Puan Maharani, sementara laporan hasil pembahasan disampaikan Habiburokhman selaku Ketua Panitia Kerja sekaligus Ketua Komisi III DPR RI.
Pada sisi lain, DPR menyampaikan bahwa proses pembahasan telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Habiburokhman menyebut Komisi III telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, melakukan kunjungan ke 15 provinsi serta menjangkau 46 daerah pemilihan. DPR juga menyatakan tahapan pembahasan dapat diikuti melalui siaran TVR Parlemen dan kanal resmi DPR.
Puan sebelumnya menyatakan pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan setelah proses panjang selama 18 tahun. Ia juga berharap regulasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Habiburokhman menjelaskan pembahasan telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan penyempurnaan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal. Pernyataan DPR tersebut menjadi bagian penting dari perimbangan atas kritik koalisi masyarakat sipil.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pengaduan di MKD. Apakah dugaan ketidaktransparanan dokumen legislasi dapat dibuktikan, dan bagaimana DPR menjamin masyarakat memperoleh akses terhadap naskah final undang-undang? Kedua hal tersebut menjadi ujian bagi akuntabilitas parlemen. Hingga informasi ini disusun, belum ditemukan keterangan resmi mengenai keputusan MKD ataupun tanggapan langsung Puan dan Habiburokhman atas pengaduan tersebut. Dengan demikian, laporan etik ini belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa keduanya telah melakukan pelanggaran.***













