Belajar dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik
Arah hilirisasi Indonesia tidak terbatas pada emas. Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik memperlihatkan bagaimana sumber daya mineral dapat menjadi fondasi bagi industri yang lebih luas.
Pada 29 Juni 2025, Presiden Prabowo memulai pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang melibatkan konsorsium PT Aneka Tambang Tbk, Indonesia Battery Corporation, serta mitra usaha CATL, Brunp, dan Lygend. Proyek tersebut mencakup rangkaian kegiatan mulai dari pertambangan nikel di Halmahera Timur, pengolahan bahan baku, produksi material katoda, hingga fasilitas sel baterai di Karawang.
Kementerian ESDM menjelaskan bahwa proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi sel baterai sebesar 6,9 GWh, dengan rencana peningkatan hingga 15 GWh. Pada kapasitas 15 GWh, produksi itu diperkirakan setara dengan kebutuhan baterai sekitar 250.000 hingga 300.000 mobil, menurut penjelasan pemerintah. Proyek terintegrasi tersebut juga diproyeksikan membuka sekitar 35.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.
Angka itu merupakan kapasitas dan potensi yang direncanakan, bukan berarti seluruh kapasitas sudah beroperasi atau seluruh pekerjaan tersebut telah tercipta. Meski demikian, arah kebijakannya patut diperhatikan. Indonesia berupaya bergerak dari sekadar memiliki cadangan mineral menuju keterlibatan yang lebih besar dalam proses industri bernilai tambah.
Pengembangan industri baterai juga menunjukkan pentingnya hubungan antara pertambangan, manufaktur, teknologi, dan tenaga kerja terampil. Semakin panjang rantai nilai yang dapat dibangun di dalam negeri, semakin luas pula peluang ekonomi yang dapat dikembangkan. Namun, hasilnya tetap bergantung pada realisasi investasi, daya saing industri, kesiapan tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan lokal untuk terlibat.
Pengalaman hilirisasi nikel dan baterai tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengembangan industri emas. Setiap komoditas memiliki karakteristik dan kebutuhan teknologi yang berbeda, tetapi prinsip pembangunannya sama: memperkuat kemampuan domestik, menciptakan nilai tambah, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menjadikan masyarakat bagian dari keberhasilan pertambangan
Kita perlu memastikan bahwa masyarakat sekitar wilayah pertambangan mendapatkan perhatian sejak tahap perencanaan. Rekrutmen tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan, kemitraan dengan UMKM, dan program pemberdayaan masyarakat harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata daerah.
Program pemberdayaan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memperoleh kemampuan baru, apakah usaha lokal berkembang, apakah pendapatan rumah tangga membaik, dan apakah tersedia sumber penghidupan yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan aturan, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan kewajiban perusahaan dipenuhi. Pelaku usaha, pada saat yang sama, perlu melihat masyarakat bukan semata-mata sebagai penerima program sosial, melainkan sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi daerah.
Aspek lingkungan juga tidak boleh dikesampingkan. Praktik pertambangan yang baik, pengelolaan limbah, reklamasi, dan pemulihan lahan merupakan bagian dari tanggung jawab industri. Keuntungan ekonomi yang diperoleh hari ini tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat pada masa mendatang.
Pascatambang pun perlu direncanakan sejak awal. Ketika kegiatan produksi berakhir, masyarakat tetap membutuhkan sumber pendapatan. Pengembangan pertanian, perdagangan, jasa, dan usaha produktif lainnya dapat membantu daerah membangun ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan tambang.
Dalam hal ini, pemerintah dan dunia usaha memiliki kepentingan yang sama. Lingkungan yang terjaga, masyarakat yang berdaya, dan kegiatan usaha yang taat aturan akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
