“Dengan pelimpahan enam tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis kini memasuki tahap persidangan. Seluruh dugaan tersebut akan diuji melalui proses hukum di pengadilan.”
“Putusan ini menjadi momentum penting untuk menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan supremasi hukum di Indonesia.”
“Kalau memang terbukti saya memeras pengusaha PJK3, hukum mati. Tapi jika tidak, anggap ini sebuah cobaan,”
“Perbuatan para terdakwa bertujuan menguntungkan pihak swasta dengan merugikan negara senilai Rp263,4 miliar.” Jaksa Hendri Edison Sipahutar
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta resmi memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Vonis yang sebelumnya dijatuhkan selama 6,5 tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang perkara dengan nomor registrasi 134/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pemohon Josua A.F. Silaen. Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan kedua, Senin (30/10/2023), dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI) Sunandiantoro, S.H.,M.H dan Anang Suindro, S.H., M.H.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
