Pasal 33 UUD 1945 sebagai Kompas
Persoalan ini kembali ke Pasal 33 UUD 1945: penguasaan negara atas sumber daya alam adalah mandat konstitusional untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar kewenangan administratif. Gas bumi domestik harus jadi instrumen ketahanan energi nasional — cadangan gas bukan angka statistik, infrastruktur bukan proyek fisik semata, subsidi bukan belanja rutin. Ketiganya harus menyatu jadi sistem energi nasional yang produktif, efisien, aman, dan terjangkau.
Empat Keputusan Strategis
1. Jadikan Jargas backbone di wilayah yang layak teknis dan ekonomis.
2. Gunakan CNG clustering sebagai bridge di wilayah belum terjangkau pipa, dengan cycling dan anchor demand sejak awal.
3. Ubah subsidi dari basis komoditas ke basis sasaran, agar negara tak sekadar menukar LPG bersubsidi dengan CNG bersubsidi.
4. Wajibkan tool system dynamics di setiap tahap kebijakan dan proyek, agar keputusan berbasis simulasi dan bukti.
Regulasi mengikuti arah ini: Perpres Jargas diperkuat, regulasi CNG rumah tangga dibentuk, standar keselamatan diwajibkan, KPBU diberi kepastian, dan setiap proyek diuji keekonomiannya secara transparan lewat model yang sama.
Penutup
Substitusi LPG bukan proyek ganti tabung — ini transformasi arsitektur energi rumah tangga Indonesia. Indonesia punya gas bumi; soalnya bagaimana gas itu sampai ke rakyat dengan harga terjangkau, aman, berkelanjutan, tanpa ketergantungan subsidi baru.
Jargas adalah tujuan. CNG clustering adalah jembatan. Cycling adalah kunci keekonomian. Subsidi tepat sasaran adalah kunci fiskal. System dynamics adalah tool kendalinya. Pasal 33 UUD 1945 adalah kompasnya.
