Pelajaran dari Sleman
CNG-based Jargas di Sleman membuktikan gas bumi bisa didistribusikan lewat klaster di wilayah yang belum tertopang pipa konvensional. Pelajarannya bukan CNG menggantikan Jargas, melainkan: CNG clustering dan Jargas harus satu arsitektur.
Jargas backbone. CNG bridge. ANG dan penyimpanan tekanan rendah adalah opsi berikutnya. Pembangunan tak perlu menunggu pipa tersedia lebih dulu.
Menghentikan Pendekatan Proyek Parsial
Persoalan LPG lintas sektor — ESDM, BPH Migas, BUMN, BSN, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, PLN, sektor keuangan, konsumen — tidak bisa diselesaikan satu kementerian saja. Diperlukan governance framework nasional: standar keselamatan, standar teknis, formula harga, mekanisme subsidi, kewajiban pelayanan, standar investasi, perlindungan konsumen, indikator kinerja, dan evaluasi berkala.
Setiap klaster diukur dari biaya per sambungan, konsumsi gas, utilisasi fasilitas, penghematan konsumen dan fiskal, serta tingkat keselamatan — bukan sekadar kilometer pipa terbangun.
System Dynamics: Tool Wajib Perumusan dan Eksekusi Kebijakan
Kompleksitas di atas — interaksi Jargas dan CNG clustering, subsidi komoditas versus tepat sasaran, cycling dan anchor demand, koordinasi lintas lembaga — tidak bisa dikelola dengan proyeksi linear tahunan. Setiap variabel saling memengaruhi, dan intervensi di satu titik menimbulkan efek tunda di titik lain.
Karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan proyek substitusi LPG ke CNG dan Jargas wajib menggunakan tool system dynamics sebagai instrumen pemodelan resmi, untuk:
– memetakan sebab-akibat dan umpan balik antarvariabel — subsidi, utilisasi fasilitas, harga jual, minat investor;
– mensimulasikan skenario sebelum diterapkan, termasuk dampak fiskal transisi ke subsidi tepat sasaran;
– menguji sensitivitas cycling dan load profile terhadap perubahan pola konsumsi dan anchor demand;
– mendeteksi dini risiko proyek mangkrak atau klaster yang tidak bankable; dan
– menyatukan lintas kementerian dan lembaga pada satu model, bukan asumsi terpisah-pisah.
Governance framework nasional tidak boleh berhenti pada dokumen regulasi. Ia harus didukung tool system dynamics yang hidup dan diperbarui berkala, sehingga setiap keputusan — dari Perpres hingga evaluasi klaster — berbasis simulasi dan bukti, bukan intuisi administratif.
