RADAR JAKARTA|Jakarta – Di tengah hiruk pikuk politik pasca-Pilpres, satu nama kembali mencuat dan menggetarkan nalar sejarah bangsa: Soeharto, presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kini, muncul usulan untuk memberinya gelar pahlawan nasional. Sebuah langkah yang menuai pujian sekaligus gelombang penolakan keras.
Putrinya, Titiek Soeharto, tak ragu menyuarakan kebanggaan keluarga.
“Gelar atau tidak, bagi kami, beliau tetap pahlawan. Dan saya yakin, juga bagi jutaan rakyat Indonesia yang mencintainya,” ujarnya mantap di Kompleks Parlemen, Selasa (22/4).
Titiek mengaku wacana ini terus bergulir setiap tahun, membuat keluarga Soeharto sudah pasrah. “Kami sudah capek berharap. Tapi kalau diberi, ya tentu kami bersyukur.”
Politisi Merapat, Sejarah Dipertaruhkan
Partai Golkar yang pernah menjadi tulang punggung rezim Orde Baru, kini kembali menyuarakan dukungan.
Hetifah Sjaifudian, Ketua DPP Golkar, menyebut inisiatif ini datang dari Fraksi MPR dan Satkar Ulama.
“Kami dukung jika itu untuk kepentingan bangsa,” katanya.
Namun ketika ditanya tentang penolakan masyarakat sipil, ia menjawab singkat: “Saya belum tahu.”
Di balik jawaban itu, publik pun bertanya: Apakah partai politik buta sejarah? Atau sengaja melupakannya demi kepentingan kekuasaan?
Darah, Kekerasan, dan KKN: Luka Lama yang Belum Sembuh
Namun tidak semua diam. Koalisi GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto) mengecam keras usulan ini. Mereka menyebutnya sebagai upaya memutihkan sejarah kelam Orde Baru.
“Dia bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran HAM berat, dan praktik KKN. Mengusulkannya sebagai pahlawan nasional adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban,” tegas mereka.
Mereka menyoroti TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan IV/MPR/1999 yang secara eksplisit mengutuk praktik KKN dan pelanggaran HAM di masa Soeharto.
“Ini bukan hanya soal gelar, ini soal keadilan yang belum ditegakkan,” ucap KontraS, yang juga tergabung dalam koalisi penolak.
Kemensos: “Kami Dengar Semua, Tapi Proses Tetap Jalan”
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui adanya pro dan kontra. Namun proses pengusulan tetap berlangsung, katanya, melalui seminar, rekomendasi sejarawan, hingga finalisasi oleh Dewan Gelar.
“Kami tidak menutup telinga. Tapi semua akan kami proses sesuai mekanisme,” ujarnya.
Pernyataan yang justru memunculkan pertanyaan lebih tajam: Apakah suara korban akan kalah oleh seminar? Apakah sejarah bisa ditentukan lewat rapat tertutup?
Rebutan Narasi Sejarah: Mewajarkan Otoritarianisme atau Melawan Lupa?
Usulan ini bukan sekadar gelar. Ini tentang masa depan ingatan kolektif bangsa.
Apakah Soeharto akan dikenang sebagai pahlawan? Atau dikenang sebagai simbol kelamnya demokrasi yang dibungkam dan darah yang ditumpahkan?
Satu hal pasti: bangsa ini sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang layak jadi pahlawan. Tapi apakah kita masih peduli pada kebenaran sejarah atau memilih melupakannya demi kenyamanan politik.***
