BANJARMASIN, Radarjakarta.id – Jakarta mendadak berguncang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengirim sinyal keras perang terhadap mafia pajak dengan menggelar dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam satu hari. Sasaran utamanya: lingkaran kekuasaan di tubuh kantor pajak.
Operasi senyap pertama digelar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (4/2). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penindakan tersebut dan menegaskan OTT itu berkaitan langsung dengan dugaan korupsi perpajakan, khususnya restitusi pajak.
“Benar, OTT di Kalimantan Selatan. Terkait kasus pajak,” ujar Fitroh melalui pesan singkat.
Tak berhenti di sana, KPK juga bergerak di Jakarta pada hari yang sama. Fitroh memastikan operasi di ibu kota berbeda kasus dengan OTT Banjarmasin, menandai adanya dua skema korupsi terpisah yang kini sedang dibongkar.
“Hari ini ada dua OTT. Satu di Banjarmasin, satu lagi di Jakarta. Beda kasus,” tegasnya.
Pimpinan KPP Diduga Diamankan, Uang Miliaran Jadi Barang Bukti
Informasi yang beredar menyebutkan, salah satu pihak yang diamankan di Banjarmasin merupakan pejabat pimpinan di KPP setempat. Bahkan, uang bernilai miliaran rupiah diduga turut disita sebagai barang bukti awal dalam operasi tersebut.
Namun hingga kini, identitas para pihak yang ditangkap masih dirahasiakan. KPK menegaskan seluruh tim masih bekerja di lapangan dan membutuhkan waktu untuk mengurai konstruksi perkara secara utuh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa membuka detail lebih jauh.
“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kalimantan Selatan. Tim masih di lapangan. Informasi lengkap akan kami sampaikan kemudian,” ujarnya.
1×24 Jam Penentuan Nasib Hukum
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Rangkaian OTT ini kembali menegaskan bahwa sektor pajak masih menjadi ladang rawan korupsi, sekaligus menjadi peringatan keras bagi aparat negara yang bermain di balik sistem pelayanan publik.
Publik kini menunggu: siapa yang akan tumbang, dan seberapa besar praktik busuk ini menggerogoti uang negara? | Yani*
