Meski demikian, ia mengingatkan bahwa jabatan Wakil Presiden bukanlah jatah politik Sumatera, organisasi, ataupun kelompok tertentu. Aspirasi keterwakilan daerah harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional.
“Wakil Presiden bukan jatah daerah. Namun, Sumatera bukan sekadar bagian dari sejarah Republik Indonesia. Sumatera juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa,” tegasnya.
Nyimas juga mengingatkan bahwa setiap pembicaraan mengenai posisi Wakil Presiden harus menghormati mekanisme konstitusional. Dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh menggantikan ketentuan hukum dan kewenangan konstitusional. Kualitas calon, kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto, integritas, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan yang lebih penting daripada kompromi politik semata.
Dalam menyikapi dinamika tersebut, Nyimas mengajak masyarakat Sumatera, khususnya keluarga besar TP Sriwijaya dan Srikandi TP Sriwijaya, untuk menjaga kedewasaan berpolitik, persaudaraan, dan persatuan. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk berdoa agar salah satu figur yang disebutkan memperoleh kepercayaan dalam perjalanan kepemimpinan nasional. Kendati demikian, siapa pun yang nantinya menjadi pilihan Presiden Prabowo harus dihormati.
“Kita sebagai umat beragama tentu harus berusaha dan berdoa. Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera dan keluarga besar TP Sriwijaya serta Srikandi TP Sriwijaya untuk bersama-sama berdoa. Namun, siapa pun yang nantinya menjadi pilihan Presiden Prabowo harus kita hormati dan dukung. Kami yakin keputusan yang diambil merupakan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Pada akhirnya, aspirasi Nyimas Aliah menjadi pengingat bahwa Sumatera memiliki potensi sumber daya manusia yang patut diperhitungkan dalam perjalanan bangsa. Namun, perjuangan keterwakilan daerah harus berjalan seiring dengan tuntutan kualitas, integritas, dan pengabdian.
Bagi Srikandi TP Sriwijaya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan keberagaman, memperjuangkan keadilan pembangunan, serta memberikan ruang setara bagi seluruh daerah untuk berkontribusi bagi masa depan negara.













