Dari Pengawasan Perkara Menuju Arsitektur Nasional Akuntabilitas Tanpa Mengintervensi Penegakan Hukum
Implementasi ICAA tidak perlu dimulai dengan membentuk lembaga baru. Tahap awal yang lebih rasional adalah uji desain, pilot project, evaluasi, integrasi, kemudian standardisasi.
Pertama, menetapkan Pedoman Klasifikasi Perkara Strategis berdasarkan kombinasi nilai atau risiko keuangan negara, keterkaitan program nasional, jumlah institusi, lintas wilayah atau sektor, kompleksitas transaksi, jumlah pihak, risiko perpindahan aset, dampak sosial, dan implikasi tata kelola.
Kedua, membangun Case Accountability Sheet serta empat register: Time Register, Evidence Register, Financial Register, dan Authority Register.
Ketiga, membangun Asset Recovery Register sejak tahap awal sepanjang kewenangan hukum memungkinkan.
Keempat, menerapkan Reasoned Delay Protocol dan Trigger Review Protocol.
Kelima, membangun Evidence-to-Element Matrix, Money-to-Decision Matrix, dan Authority-to-Action Matrix agar hubungan unsur, bukti, transaksi, keputusan, dan kewenangan dapat ditelusuri.
Keenam, membangun No Blind Spot Register untuk mencatat titik kritis yang belum memperoleh jawaban memadai.
Ketujuh, menerapkan Role-Based Access Control, Data Minimization, Data Integrity, dan audit log. Tidak semua pihak perlu melihat semua data. Setiap akses dan perubahan penting meninggalkan jejak.
