JAKARTA, Radarjakarta.id – Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional dan perhatian publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hafizh, mengajak seluruh mahasiswa untuk tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai, konstitusional, dan berorientasi pada solusi.
Menurut Hafizh, penyampaian kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi etika akademik.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah gerakan kemahasiswaan sebagai kekuatan intelektual. Kritik harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan melalui tindakan yang merusak atau anarkis,” ujar Achmad Hafizh dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen menjaga independensi organisasi kemahasiswaan sebagai representasi aspirasi civitas akademika. Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati, tetapi pelaksanaannya juga harus disertai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum.
“Kritik kepada pemerintah adalah hal yang sah dalam demokrasi. Namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan hukum, etika, serta menghindari segala bentuk kekerasan maupun perusakan fasilitas umum,” katanya.
Hafizh menilai, keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa tidak diukur dari besarnya tekanan yang diberikan atau dampak kerusakan yang ditimbulkan, melainkan dari kualitas gagasan, argumentasi, dan kemampuannya menghadirkan solusi bagi persoalan bangsa.
“Gerakan mahasiswa akan memiliki nilai apabila mampu membuka ruang dialog, memberikan solusi, serta menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat. Itulah yang akan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan anarkis justru berpotensi mengaburkan substansi tuntutan mahasiswa dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luar agenda perjuangan.
“Mahasiswa jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum. Fokus utama gerakan harus tetap pada substansi perjuangan dan kepentingan masyarakat,” tegas Hafizh.
Dalam pernyataannya, DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta turut menyampaikan sejumlah sikap, di antaranya menjaga independensi organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, mendukung kebebasan berpendapat sesuai konstitusi dengan tetap menjunjung hukum dan etika akademik, serta mengajak mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, santun, dan mengutamakan dialog konstruktif.
Selain itu, DEMA juga mendorong penguatan tradisi intelektual melalui diskusi, kajian ilmiah, audiensi, dan penyusunan naskah akademik sebagai instrumen utama perjuangan mahasiswa. Organisasi tersebut juga mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk membangun komunikasi yang terbuka serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui dialog.
“Kami berharap gerakan mahasiswa tetap menjadi mitra kritis yang mampu mengawal jalannya pemerintahan secara objektif, konstitusional, dan beretika. Dengan mengedepankan dialog, argumentasi ilmiah, serta semangat kebangsaan, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif tanpa menimbulkan konflik maupun tindakan destruktif,” tutup Achmad Hafizh.
