JAKARTA, Radarjakarta.id – Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 bukan sekadar pergantian nama menteri. Menurut R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, langkah ini adalah momentum penting untuk merestorasi keamanan nasional dan memperkuat ekonomi rakyat.
Ekonomi Rakyat Jadi Sorotan
Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tanda perubahan arah kebijakan fiskal. Sri Mulyani dikenal menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar global, sementara Purbaya membawa reputasi teknokrat yang pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan.
Purbaya langsung menetapkan target pertumbuhan 8% yang disebutnya realistis. Haidar Alwi menekankan, “Pertumbuhan tinggi tidak boleh menjadi fatamorgana yang hanya dinikmati elit dan investor asing. Manfaatnya harus sampai ke petani, nelayan, buruh, dan pelaku koperasi desa.”
Haidar menegaskan, arah kebijakan fiskal harus tetap berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, memastikan subsidi tepat sasaran, pembiayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur desa menyentuh langsung rakyat. Tanpa itu, ambisi pertumbuhan akan menjadi kosong.
Keputusan Presiden Prabowo mencopot Menko Polhukam Budi Gunawan setelah kerusuhan unjuk rasa menjadi sinyal bahwa negara tidak boleh membiarkan kegaduhan berlanjut. Haidar Alwi menyebut posisi Menko Polhukam sebagai “jantung koordinasi keamanan dan hukum” yang harus memadukan peran Polri, TNI, intelijen, dan masyarakat sipil.
Menurut Haidar, Polri di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menunjukkan profesionalisme lewat program Presisi, namun koordinasi yang lemah bisa memecah sinergi. Figur baru Menko Polhukam harus memiliki keberanian moral, integritas, dan kemampuan membangun kepercayaan publik.
Reshuffle ini juga menghadirkan kementerian baru: Kementerian Haji dan Umrah. Haidar menilai kementerian ini akan menjadi wajah nyata pemerintah di mata umat. “Haji dan umrah adalah ibadah suci, jangan sampai dikotori oleh komersialisasi dan birokrasi berbelit,” tegasnya.
Selain itu, hadirnya Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi memiliki arti besar. Migran adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi dari praktik calo dan biaya tinggi, sementara koperasi adalah sokoguru ekonomi rakyat yang perlu diperkuat mulai dari pangan, tambang rakyat, hingga industri kreatif desa.
Haidar menekankan, keberhasilan reshuffle akan terlihat dari hasil nyata dalam 100 hari pertama: pelayanan jamaah haji dan umrah transparan, perlindungan migran efektif, dan program koperasi yang benar-benar memberdayakan rakyat kecil.
Bagi Haidar Alwi, reshuffle 8 September 2025 adalah titik balik penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo. “Jika ekonomi dikelola dengan keadilan, keamanan ditegakkan dengan kepercayaan, dan pelayanan publik dijalankan dengan ketulusan, reshuffle ini akan tercatat sebagai langkah emas. Tetapi jika hanya bagi-bagi jabatan, publik akan kecewa, dan sejarah mencatatnya sebagai kehilangan momentum,” pungkas Haidar Alwi.***
