Presisi dan Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sedang Membentuk Wajah Baru Polri Indonesia
Transformasi tersebut semakin terlihat melalui program Presisi yang dijalankan di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Presisi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi modernisasi Polri untuk menjawab tantangan masa depan.
Konsep Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan telah menjadi arah baru dalam membangun budaya kerja yang lebih cepat, adaptif, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik, percepatan respons, dan modernisasi kelembagaan menjadi bagian dari proses transformasi tersebut.
Momentum ini juga diperkuat dengan pengesahan UU Polri yang baru pada 9 Juni 2026. Regulasi tersebut harus dipandang sebagai momentum penguatan profesionalisme, akuntabilitas, modernisasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sebagai instrumen untuk memperbesar kekuasaan institusi.
Dalam perspektif yang sama, Haidar Alwi juga menilai bahwa penguatan kelembagaan Polri membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Karena itu, usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2026 layak didukung sepanjang diiringi pengawasan yang ketat, transparansi, dan indikator kinerja yang terukur.
Berdasarkan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri pada 7 Juli 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 mencapai Rp173,4 triliun. Sementara pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp109,6 triliun, sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun yang mengacu pada Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025.
Menurut Haidar Alwi, publik tidak boleh lagi melihat anggaran keamanan sebagai pengeluaran semata, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Sebab Polri saat ini tidak hanya menghadapi kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan siber, narkotika lintas negara, perdagangan manusia, pengamanan objek vital nasional, keselamatan lalu lintas, hingga pengamanan agenda demokrasi nasional menuju Pemilu 2029.
“Kita sering keliru memandang anggaran keamanan sebagai pengeluaran semata, padahal keamanan adalah fondasi utama pembangunan. Negara yang tidak berinvestasi pada sistem keamanannya akan membayar harga yang jauh lebih mahal dalam bentuk gangguan stabilitas, meningkatnya biaya sosial, dan melemahnya kepercayaan publik,” ujar Haidar Alwi.
Dukungan terhadap tambahan anggaran tersebut juga harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, penegakan hukum yang profesional, meningkatnya keselamatan publik, dan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Di era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presisi tidak boleh dipandang sebagai program jangka pendek, tetapi sebagai fondasi budaya kerja Polri menuju Indonesia Emas 2045. Sebab Polri yang semakin profesional, semakin humanis, dan semakin dipercaya rakyat akan menjadi salah satu pilar utama kemajuan Indonesia di masa depan,” jelas Haidar Alwi.
Namun, modernisasi kelembagaan tidak akan berjalan optimal tanpa reformasi internal yang kuat dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 Sedang Dikukuhkan oleh Polri yang Semakin Bersih, Profesional, dan Menjadi Kebanggaan Bangsa
Indonesia masih menghadapi tantangan berupa praktik industri hitam hukum yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, reformasi internal Polri harus terus diperkuat melalui integritas, meritokrasi, transparansi, pengawasan internal, dan penegakan disiplin organisasi.
Stigma bahwa berurusan dengan hukum harus menggunakan uang harus dihapuskan. Tidak boleh ada ruang bagi kolusi, transaksi hukum, ataupun praktik yang merusak marwah institusi. Penguatan Propam, promosi berbasis integritas, dan rekrutmen berbasis kompetensi harus terus dikedepankan.
Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membangun kepercayaan publik sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Sebab Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
“Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir secara otomatis. Ketika Polri semakin profesional, semakin Presisi, dan semakin dipercaya rakyat, maka Indonesia sedang mempercepat lahirnya sebuah peradaban yang lebih maju, lebih berkeadilan, dan lebih berdaulat. Pada akhirnya, kekuatan terbesar Polri bukan terletak pada kewenangannya, melainkan pada kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Indonesia Emas 2045 bukan perlombaan siapa yang paling kuat, tetapi perlombaan siapa yang paling mampu menjaga kepercayaan rakyat. Dan di situlah Polri sedang membangun sejarah barunya,” pungkas Haidar Alwi.
