Risiko Ketergantungan Jangka Panjang
Dalam analisisnya, GMNI melihat adanya potensi ketergantungan jangka panjang akibat skema transfer teknologi yang dinilai masih bersifat terbatas (controlled transfer). Hal ini mencakup pembatasan akses terhadap komponen penting hingga aturan penggunaan teknologi.
“Alih-alih menciptakan kemandirian, skema ini justru berpotensi memperkuat ketergantungan dalam pemeliharaan, peningkatan sistem, hingga doktrin militer,” tulis GMNI.
Tak hanya itu, kerja sama intensif juga dinilai berpotensi menggeser politik luar negeri Indonesia dari prinsip bebas aktif menuju kecenderungan keberpihakan strategis.
Rekomendasi: Jangan Ada Akses Bebas Militer Asing
GMNI DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya, memastikan seluruh implementasi kerja sama berbasis persetujuan negara (case-by-case approval), bukan akses otomatis.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat industri pertahanan nasional, mendorong transfer teknologi yang nyata, serta melakukan diversifikasi kerja sama agar tidak bergantung pada satu negara.
GMNI juga menegaskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, seperti memberikan akses bebas wilayah kepada militer asing, menjadikan Indonesia sebagai jalur transit militer global, hingga masuk ke dalam blok kekuatan tertentu.
Indonesia Harus Tetap Independen
Di akhir pernyataannya, GMNI menegaskan bahwa kedaulatan negara adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan dalam bentuk apa pun.
“Indonesia bukan objek kepentingan global, melainkan subjek yang berdaulat penuh dalam menentukan arah kebijakan politik dan pertahanannya sendiri,” tegas GMNI.
Mereka mengingatkan, kerja sama pertahanan seperti MDCP harus ditempatkan sebagai instrumen penguatan kapasitas nasional, bukan pintu masuk dominasi asing yang berpotensi menggerus kedaulatan negara.
