JAKARTA, Radarjakarta.id – Kementerian Transmigrasi bersama perguruan tinggi mitra tengah mematangkan Program Ekspedisi Patriot 2026. Pembahasan difokuskan pada penyusunan tim lapangan serta alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026, guna memastikan keterlibatan akademisi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa program Ekspedisi Patriot 2026 akan difokuskan pada 10 kawasan transmigrasi di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden RI.
“Papua menjadi keputusan final untuk fokus tahun 2026, mengingat prioritas Presiden dalam pembangunan kesejahteraan di wilayah tersebut,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra terkait skema tim Ekspedisi Patriot 2026 dan konsinyering anggaran TA 2026 di Auditorium Gedung Grand Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu lalu (12/4/2026).
Program ini tidak hanya menargetkan output fisik, tetapi juga dampak sosial berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga harmoni sosial. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan inklusif di Papua.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam integrasi program pertanian melalui skema CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi).
“Kita akan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Program pertanian seperti CPCL akan difokuskan masuk ke kawasan transmigrasi, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN Kementerian Transmigrasi, tetapi juga dukungan program kementerian lain,” jelasnya.
Ia juga menilai keterlibatan perguruan tinggi akan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.
“Pendampingan oleh kampus akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan ekonomi, pendapatan masyarakat, hingga penurunan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Universitas Diponegoro, Wiwandari Handayani, menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang konkret dan terukur dalam pelaksanaan program.
“Fokus utama adalah capaian yang jelas, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan tingkat kemiskinan hingga level rumah tangga,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri jajaran pimpinan Kementerian Transmigrasi serta perwakilan 10 perguruan tinggi mitra, di antaranya Universitas Padjadjaran, IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, serta tim teknis terkait.
Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama sehingga Program Ekspedisi Patriot 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
