JAKARTA, Radarjakarta.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta lebih mendengarkan aspirasi masyarakat setelah dua tahun berjalan. Program pemerintah dinilai harus benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu mencegah masyarakat terjerat kesulitan ekonomi.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bersama masyarakat di Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah narasumber menyoroti persoalan ekonomi rumah tangga, lemahnya pengawasan parlemen, hingga dampak kebijakan pemerintah terhadap kepercayaan pemilih menjelang Pemilu 2029.
Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ssekaligus tokoh masyarakat setempat, Abdul Malik Hamzah mengatakan, kesulitan ekonomi yang dialami warga tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial dan rumah tangga.
Ketika ekonomi keluarga tertekan, persoalannya bukan hanya tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tekanan itu bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.
“Ada juga masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman online karena membutuhkan uang,” ujar Malik saat acara diskusi Titipan Rakyat di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/10/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat di tingkat bawah. Program yang diluncurkan pemerintah harus mampu memberikan perlindungan agar warga tidak semakin terpuruk ketika menghadapi kesulitan ekonomi.
Pemerintah harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan hanya melihat keberhasilan program dari laporan, tetapi lihat juga bagaimana kondisi warga di lapangan.
“Program pemerintah seharusnya membantu masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kesulitan yang lebih berat,” katanya.
Malik berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan ekonomi rumah tangga, termasuk daya beli masyarakat dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok.
Lucius Karus Nilai DPR Terlalu Pro-Pemerintah
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, menyoroti fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Lucius, keberpihakan mayoritas kekuatan politik di parlemen kepada pemerintah membuat fungsi pengawasan DPR perlu dipertanyakan. Padahal, DPR memiliki peran penting untuk mengoreksi kebijakan eksekutif yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
“Kalau DPR terlalu pro terhadap pemerintah, rakyat tentu akan bertanya siapa yang benar-benar mengawasi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak bisa hanya bergantung kepada DPR. Rakyat sendiri harus aktif mengkritisi pemerintah,” ujar Lucius.
Ia menilai partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat perlu berani menyampaikan kritik dan meminta penjelasan ketika program pemerintah dinilai tidak menjawab kebutuhan mereka.
“Pengawasan terhadap pemerintah tidak boleh berhenti di parlemen. Masyarakat juga harus ikut mengawasi, mempertanyakan kebijakan yang bermasalah, dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil,” katanya.
