JAKARTA, Radarjakarta.id – AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian menjadi sorotan setelah mengumumkan permohonan pengunduran diri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui akun Instagram pribadinya, @netty_diana, pada Sabtu (31/10/2026), ia menyampaikan keputusan yang disebut telah dipertimbangkan secara matang. Dalam pernyataannya, Netty menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kehendak pribadi, bukan akibat paksaan atau tekanan pihak lain.
Pernyataan itu menarik perhatian karena disertai pesan kuat mengenai prinsip, integritas, dan hati nurani. Netty mengungkapkan bahwa meninggalkan institusi tempatnya mengabdi bukan perkara mudah. Namun, ia merasa harus mengambil keputusan ketika nilai yang diyakininya tidak lagi sejalan dengan tatanan yang dirasakannya. “Saya tidak pergi karena kehilangan keberanian, tetapi karena saya tidak ingin kehilangan prinsip,” demikian pesan yang disampaikannya.
Dalam surat pernyataannya, Netty mengajukan pengakhiran masa dinas aktif terhitung sejak 1 September 2026. Ia juga menyampaikan terima kasih atas pengalaman dan kesempatan pengabdian yang diperolehnya selama menjadi anggota Polri. Meski demikian, tanggal tersebut merupakan tanggal yang dicantumkan dalam permohonan, bukan bukti bahwa proses pemberhentian telah disahkan secara administratif.
Netty diketahui pernah mengemban sejumlah jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk Kapolsek Sunda Kelapa dan Kapolsek Metro Menteng. Perjalanan kariernya juga mencakup penugasan di bidang hukum dan reserse sebelum menduduki jabatan perencanaan dan administrasi. Rekam jejak tersebut membuat pernyataan pengunduran dirinya mendapat perhatian, terlebih karena disampaikan secara terbuka melalui media sosial.
Namun, publik perlu membedakan pesan pribadi Netty tentang prinsip dan hati nurani dari dugaan mengenai penyebab spesifik pengunduran dirinya. Dalam pernyataan yang dipublikasikan, ia tidak menguraikan secara terperinci persoalan atau pihak tertentu yang melatarbelakangi keputusannya. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan adanya konflik, tekanan institusional, atau pelanggaran tertentu tanpa bukti dan konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun pada Minggu (1/11/2026), belum ditemukan keterangan resmi yang memastikan status akhir permohonan tersebut dari Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri dalam sumber yang ditelusuri. Klarifikasi institusi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, termasuk mengenai proses administrasi pengunduran diri. Konfirmasi dari Netty mengenai alasan lebih terperinci juga akan membantu menjernihkan berbagai tafsir yang berkembang.
Keputusan Netty pada akhirnya membuka ruang diskusi tentang integritas, pengabdian, dan keberanian mempertahankan prinsip di lingkungan pelayanan publik. Namun, penilaian yang adil harus tetap bertumpu pada fakta terverifikasi, bukan spekulasi. Prinsip hati nurani yang disuarakan Netty menjadi pesan personal yang kuat, sementara kepastian status kedinasannya tetap menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang.***
