MEDAN, Radar Jakarta – Polemik dugaan transaksi jual beli kios di Pasar Petisah, Kota Medan, kembali menjadi sorotan. Kali ini, persoalan berkembang menjadi dugaan tekanan terhadap keluarga pedagang yang mengungkap transaksi tersebut kepada publik. Keluarga mengaku diminta meminta maaf sekaligus menghapus pemberitaan yang telah beredar. Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan pasar dan penghormatan terhadap kebebasan pers.
Perwakilan keluarga, Ayu Simaremare, mengaku dipanggil seorang pegawai Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan bermarga Simarmata pada Kamis (20/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku diminta meminta maaf dan menghapus berita mengenai dugaan penawaran kios yang melibatkan dua pegawai berinisial MD dan JHR. Ayu menolak permintaan itu karena merasa keterangannya didasarkan pada pengalaman keluarga serta bukti pembayaran yang dimiliki.
Ayu menyebut keluarganya telah menyerahkan uang sebesar Rp13,7 juta pada 16 Oktober 2026 sebagai tanda jadi atas penawaran kios. Ia mengaku masih menyimpan kuitansi pembayaran tersebut. Namun, hingga persoalan ini mencuat, keluarga belum menerima dokumen resmi yang memastikan penyerahan kios sebagaimana dijanjikan untuk awal Desember 2026. Ayu juga membantah memiliki kepentingan pribadi dengan wartawan dan menyatakan hanya menginginkan kejelasan atas persoalan yang dialami keluarganya.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu, menyayangkan dugaan permintaan penghapusan berita tersebut. Ia menegaskan, apabila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan seharusnya menggunakan mekanisme hak jawab atau menyampaikan klarifikasi. Bukan menekan narasumber agar menarik informasi yang telah disampaikan kepada publik. Menurutnya, independensi pers harus dihormati dan kerja jurnalistik tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan dalam persoalan pengelolaan kios.
Sorotan juga tertuju pada Pemerintah Kota Medan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Medan, Erfin Fahrurrazi, sebelumnya menyatakan akan meminta pemeriksaan internal oleh Inspektorat dan memanggil Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, untuk meminta penjelasan mengenai dugaan transaksi tersebut. Erfin turut menyoroti potensi persoalan apabila pembayaran kios masuk ke rekening pribadi pegawai, bukan rekening resmi perusahaan daerah.
Sementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, sebelumnya menegaskan bahwa pemberian kios harus melalui permohonan resmi kepada direksi dan pembayaran wajib disetorkan melalui rekening resmi perusahaan. Pernyataan tersebut menjadi penting untuk menguji apakah transaksi yang dikeluhkan keluarga pedagang telah sesuai prosedur. Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini dihimpun, belum terdapat hasil pemeriksaan internal yang memastikan ada atau tidaknya pelanggaran oleh pegawai yang disebutkan. Klarifikasi langsung dari pegawai bermarga Simarmata serta MD dan JHR juga masih diperlukan.
Kasus ini tidak semata-mata menyangkut uang dan kepastian mendapatkan kios. Ada dua persoalan yang harus dijawab secara terbuka: apakah pengelolaan kios Pasar Petisah telah berjalan sesuai aturan, dan apakah benar terdapat permintaan kepada keluarga pedagang untuk menghapus pemberitaan? SMSI Medan mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, penyelesaian polemik harus mengedepankan transparansi, pemeriksaan objektif, hak jawab, serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Publik kini menunggu langkah konkret PUD Pasar Medan dan Pemerintah Kota Medan agar persoalan ini tidak berhenti pada janji pemeriksaan.***













