JAKARTA, RadarJakarta.id – Kebiasaan masyarakat menyerahkan fotokopi KTP elektronik (e-KTP) untuk mengurus berbagai keperluan administrasi berpeluang segera berakhir. Komisi II DPR RI bersama pemerintah tengah membahas perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang mengusulkan larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan. Dalam rancangan tersebut, Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga diarahkan menjadi identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) untuk berbagai layanan publik.
Pembahasan itu berlangsung dalam rapat kerja tingkat I Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk mengatasi persoalan administrasi kependudukan yang selama ini belum terintegrasi secara optimal.
Selama ini, masyarakat masih harus menggunakan berbagai nomor dan dokumen identitas, mulai dari NIK, paspor, kartu keluarga, SIM hingga BPKB. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi data dan menyulitkan integrasi pelayanan. Melalui revisi undang-undang, NIK diharapkan menjadi dasar pengenalan identitas yang dapat digunakan secara konsisten dalam berbagai layanan pemerintah maupun sektor swasta.
Persoalan fotokopi KTP juga menjadi sorotan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Ia menyinggung pengalaman salah satu anggota dewan yang masih diminta menyerahkan fotokopi KTP ketika mengurus layanan perbankan, meskipun data kependudukannya telah tersedia di Dukcapil. Menurutnya, perekaman biometrik, seperti pengenalan wajah dan sidik jari, semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung verifikasi identitas secara terintegrasi.
Aria Bima menegaskan, larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar dokumen kependudukan harus disertai kesiapan perangkat pembaca digital. Kewajiban tersebut tidak hanya menyasar instansi pemerintah, tetapi juga penyelenggara layanan swasta dan pelaku usaha kecil. Artinya, perubahan sistem tidak boleh sekadar menghapus persyaratan administrasi tanpa menyediakan mekanisme verifikasi yang dapat diakses masyarakat.
Selain penguatan NIK sebagai identitas tunggal, RUU Adminduk juga mencakup pelayanan administrasi secara aktif atau jemput bola, integrasi data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), identitas resmi anak, perlindungan data pribadi, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta sanksi administratif. Pemerintah juga dituntut memperhatikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar digitalisasi tidak menjadi penghalang memperoleh hak pelayanan.
Meski demikian, seluruh ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan RUU dan belum menjadi aturan yang berlaku. DPR dan pemerintah perlu memastikan keamanan data, pembatasan akses, kesiapan teknologi, serta tersedianya alternatif pelayanan bagi warga yang belum memiliki akses digital. Keberhasilan reformasi administrasi kependudukan bukan hanya diukur dari hilangnya fotokopi KTP, melainkan dari terwujudnya pelayanan yang lebih sederhana, aman, terintegrasi, dan benar-benar memudahkan seluruh masyarakat.***













