MEDAN, Radarjakarta.id – Video yang memperlihatkan sejumlah tahanan kasus narkotika makan bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Para tahanan yang mengenakan pakaian oranye dan tangan terborgol terlihat duduk satu meja dengan personel polisi di Restoran Kembang, kawasan Jalan Medan–Tanjung Morawa, Kecamatan Medan Amplas, Senin (16/11/2026). Polda Sumatera Utara membenarkan bahwa mereka merupakan tahanan kasus narkoba yang dikawal anggota Satresnarkoba Polres Asahan.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi setelah konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumut. Sejumlah personel Polres Asahan sebelumnya membawa tahanan ke Medan untuk dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Karena berangkat sejak pagi dan belum sempat makan, anggota kemudian memutuskan singgah di restoran sebelum kembali ke Asahan.
Menurut Ferry, para tahanan turut diajak makan karena pertimbangan kemanusiaan. Personel disebut tidak ingin meninggalkan mereka di dalam kendaraan ketika anggota sedang makan. Selain itu, pengaturan penjagaan secara bergantian dinilai lebih merepotkan. Ferry juga membantah anggapan bahwa lokasi tersebut merupakan restoran mewah. Menurutnya, tempat itu merupakan rumah makan biasa dengan area terbuka.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan pertanyaan publik. Sebab, persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata apakah tahanan mendapatkan makanan, melainkan juga kepatutan membawa orang yang sedang berada dalam pengawasan hukum ke ruang publik untuk makan bersama petugas. Apalagi, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi perlakuan khusus terhadap tahanan kasus narkotika.
Menanggapi polemik tersebut, Polda Sumut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ferry mengakui kejadian itu menjadi bahan evaluasi institusi. Polda Sumut juga telah berkoordinasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk memeriksa personel yang terlibat, sekaligus mendalami kronologi dan kemungkinan adanya pelanggaran prosedur maupun disiplin anggota.
“Kami Polda Sumatera Utara meminta maaf kalau itu kurang pantas. Ini menjadi bahan koreksi kami,” ujar Ferry. Ia menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, personel yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pertimbangan kemanusiaan harus berjalan seiring dengan disiplin, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap prosedur pengawalan tahanan. Masyarakat kini menantikan hasil pemeriksaan Propam secara transparan, sehingga persoalan tersebut tidak berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga menghasilkan evaluasi nyata terhadap tata kelola pengawasan tahanan di lingkungan kepolisian. |Surya Hidayat*













