DEPOK, Radarjakarta.id – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menggelar puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 di Stadion Mini Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Minggu (15/11/2026). Kegiatan tersebut diisi dengan senam pagi bersama dan lomba jalan kaki tergopoh-gopoh yang diikuti masyarakat.
Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Alhamdulillah, puncak acara HKN DKR dapat diselenggarakan di Stadion Mini Sukatani, Tapos, atas izin Disporyata melalui Dinas Kesehatan Kota Depok,” ujar Roy Pangharapan.
Dalam sambutannya, Roy mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan PHBS secara konsisten, baik di lingkungan keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kesadaran menjaga kesehatan merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan PHBS agar kita semua sehat,” tegasnya.
Roy juga menilai masyarakat yang sehat dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran pembangunan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga kesehatan, beban pembiayaan kesehatan diharapkan dapat ditekan sehingga anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan lainnya.
“Inilah pentingnya kita menjaga kesehatan. Kalau masyarakatnya sehat, artinya dana kesehatan bisa digunakan untuk program lainnya,” jelas Roy.
Pada kesempatan tersebut, DKR Kota Depok turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok atas upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh pelayanan kesehatan gratis. DKR berharap komitmen tersebut terus dipertahankan, meskipun Kota Depok belum memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, Roy meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, mempertimbangkan penghapusan atau pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang benar-benar tidak mampu membayar.
“Saya minta kepada Presiden Prabowo untuk menghapuskan tunggakan peserta BPJS Kesehatan atau diputihkan,” ungkapnya.
Roy menegaskan, jaminan kesehatan semestinya dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala persoalan ekonomi. Menurutnya, pencapaian UHC tidak cukup hanya diukur dari jumlah kepesertaan, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran serta keberlanjutan akses pelayanan kesehatan.
“Untuk apa membuat status UHC kalau rakyatnya tidak mampu membayar? Kalau iuran BPJS seluruh rakyat ditanggung pemerintah, otomatis akan tercapai Universal Health Coverage,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dijamin negara. Karena itu, DKR mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pembiayaan kesehatan agar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, tidak kehilangan akses terhadap pelayanan medis akibat persoalan biaya.
“Padahal negara mampu!” tegasnya.
Sebagai informasi, Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta merupakan konsep jaminan agar seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Di Indonesia, pelaksanaannya berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Kegiatan puncak HKN 2026 tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Juri Hendrajadi, MPH, yang hadir mewakili Wali Kota Depok. Melalui kegiatan ini, DKR berharap semangat HKN tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat kesadaran hidup sehat sekaligus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.|Aji*
