JAKARTA, Radarjakarta.id – Pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung diikuti gelombang mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Suyudi telah menerbitkan enam gelombang mutasi dengan total sekitar 593 penempatan atau pergeseran personel berdasarkan angka yang dilaporkan untuk masing-masing gelombang.
Dalam waktu sekitar satu bulan, gelombang mutasi itu menyentuh ratusan posisi, termasuk sejumlah jabatan strategis utama di bidang intelijen, reserse, pengawasan, hingga kepolisian daerah.
“Gerak cepat Suyudi ini mirip Blitzkrieg atau perang kilat. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah perombakan tersebut menjadi awal reformasi dan depolitisasi Polri, atau sekadar konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan baru,” ujar Koordintor Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (Forum DKI), Bandot DM dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Pergantian pucuk pimpinan itu berlangsung di tengah situasi yang sangat rumit. Suyudi tidak hanya mewarisi struktur organisasi dan jaringan komando yang terbentuk selama kepemimpinan Listyo.
Ia juga menghadapi persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun membayangi institusi kepolisian: dugaan penyalahgunaan kewenangan, kekerasan aparat, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya kepercayaan publik.
Bandot menegaskan Reformasi Polri tidak cukup diukur dari berapa banyak jenderal yang dimutasi atau seberapa cepat struktur komando dirombak. Ukurannya adalah apakah perubahan kepemimpinan mampu menghentikan praktik kekerasan, memastikan pertanggungjawaban anggota, dan mengubah cara aparat memperlakukan masyarakat.
Di tengah agenda tersebut, Suyudi tidak hanya melakukan perombakan personel. Ia juga memperkenalkan identitas komunikasi baru bagi institusi kepolisian: “Polisi Bersama Masyarakat”. Tagline ini menggantikan “Presisi” yang selama ini menjadi identitas kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan slogan tersebut bukan sekadar urusan komunikasi kelembagaan. Secara simbolik, Suyudi sedang menawarkan pembeda sekaligus arah baru kepemimpinan Polri. Jika “Presisi” menjadi identitas era Listyo, “Polisi Bersama Masyarakat” hendak menegaskan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.
Mengganti tagline relatif mudah. Mengubah kultur organisasi jauh lebih sulit. “Polisi Bersama Masyarakat” akan kehilangan makna apabila masyarakat masih berhadapan dengan kekerasan aparat, penegakan hukum yang diskriminatif, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik impunitas.
Karena itu, tagline baru harus diterjemahkan ke dalam perubahan institusional. Kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengendalian penggunaan kekuatan, perlindungan kebebasan berpendapat, serta mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat dipercaya.
Suyudi bukan figur yang datang dari luar institusi. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu meniti karier di lingkungan reserse dan pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk di Polda Metro Jaya, Bareskrim, Polda Banten, serta Badan Narkotika Nasional. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman tentang struktur dan kultur organisasi. Namun, tantangan terbesarnya justru membuktikan bahwa kedekatan dengan institusi tidak membuatnya terikat pada pola lama.
Ujian itu semakin berat setelah mencuat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, termasuk dalam jajaran perwira yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut menyeret persoalan yang jauh lebih besar daripada dugaan pelanggaran prosedur penyadapan: penggunaan instrumen negara, rantai komando, loyalitas kelembagaan, dan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penyalahgunaan kewenangan.
