JAKARTA, Radarjakarta.id – Aliansi mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut menjadi momentum evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu isu utama.
Berdasarkan laporan media, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memperkirakan sekitar 500–700 mahasiswa dan unsur masyarakat sipil mengikuti aksi di Tugu Tani. Peserta berasal dari sejumlah kampus, antara lain Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Gadjah Mada, dan perguruan tinggi lainnya.
Dalam orasi dan spanduk yang dibentangkan, demonstran mendesak pemerintah memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra dan Kalimantan. Mereka juga meminta agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, disertai pemulihan ekosistem, perlindungan kesehatan warga terdampak, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Tuntutan tersebut merupakan aspirasi massa aksi, bukan keputusan resmi pemerintah.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan lain, yakni pembenahan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan, perlindungan kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan dan perbaikan akses layanan publik. Lima tuntutan itu menjadi dasar kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Aksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 15.00 WIB tersebut turut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar Tugu Tani. Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami kepadatan ketika massa berkumpul dan menyampaikan aspirasi. Aparat kepolisian melakukan pengamanan, sementara pengguna jalan menghadapi perlambatan perjalanan di kawasan Menteng dan sekitarnya.
Demonstrasi ini menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan penilaian kritis terhadap kinerja pemerintah. Namun, evaluasi yang menyeluruh tetap perlu mempertimbangkan data capaian program, kondisi sosial-ekonomi, penanganan lingkungan, serta penjelasan pemerintah atas setiap tuntutan. Dengan demikian, kritik publik dapat ditindaklanjuti melalui dialog terbuka, transparansi kebijakan, dan langkah nyata yang dapat diukur.|Bemby*
