JAKARTA, Radarjakarta.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan yang telah diterapkan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 10 provinsi. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas makanan, mengatasi kendala distribusi, dan menekan limbah makanan. Pemerintah menargetkan pengembangan sistem tersebut hingga 5.000 titik, dengan mempertimbangkan kesiapan dapur dan sekolah.
Kepala BGN Sudaryono menyebut sistem prasmanan berpotensi membuat makanan lebih hangat dan segar ketika disantap siswa. Model ini juga memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai porsi yang ditetapkan dan menambah makanan jika persediaan masih tersedia. BGN menilai pola tersebut dapat meningkatkan antusiasme siswa sekaligus mengurangi makanan yang terbuang.
Uji coba ini menjadi salah satu upaya memperbaiki distribusi MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, seusai rapat koordinasi di Jakarta pada Senin (19/10/2026), menjelaskan bahwa sistem prasmanan dikembangkan untuk mengatasi kendala pengiriman yang memerlukan waktu lama sehingga suhu makanan dapat menurun sebelum diterima siswa.
Namun, penerapan sistem prasmanan tidak cukup hanya mengubah cara penyajian. BGN menegaskan perlunya pelatihan bagi petugas dapur dan pihak sekolah agar pelaksanaan berjalan sesuai standar. Kesiapan sarana, tenaga pelaksana, kebersihan, keamanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan gizi siswa menjadi faktor penting sebelum sistem ini diperluas.
Di sisi lain, keterlibatan siswa dalam kegiatan pendukung MBG, termasuk merapikan atau mencuci wadah makan, turut memunculkan perdebatan. Sudaryono mempertanyakan kritik terhadap praktik tersebut dan membandingkannya dengan kebiasaan di sejumlah negara, termasuk China. Meski dapat menjadi sarana pendidikan kemandirian, pelaksanaannya perlu memperhatikan usia siswa, keselamatan, kebersihan, serta agar tanggung jawab operasional tetap berada pada pihak yang berwenang.
Keberhasilan MBG prasmanan pada akhirnya perlu dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan hanya antusiasme siswa atau klaim berkurangnya limbah. Evaluasi perlu mencakup mutu dan keamanan makanan, kecukupan gizi, jumlah makanan terbuang, biaya operasional, serta dampaknya terhadap kegiatan belajar. Data hasil uji coba yang terukur akan membantu publik menilai apakah model ini layak diterapkan secara lebih luas.
Dengan target pengembangan hingga 5.000 titik, BGN menghadapi tantangan memastikan kualitas layanan tetap konsisten di berbagai daerah. Transparansi hasil evaluasi dan keterlibatan sekolah, orang tua, serta penerima manfaat penting agar program MBG tidak hanya berjalan luas, tetapi juga aman, efektif, dan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak.***
