Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Penunjukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan membawa latar belakang kepolisian ke salah satu posisi penting dalam lingkar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah lebih dari lima tahun memimpin Polri, Listyo kini mengemban tanggung jawab yang berbeda: membantu Presiden memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Peralihan ini menarik untuk dicermati. Selama memimpin Polri, Listyo berhadapan dengan persoalan penegakan hukum, keamanan, dan koordinasi lintas institusi. Kini, pengalaman tersebut akan diuji dalam pekerjaan yang menuntut kemampuan mengawal program pemerintah, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan persoalan yang muncul mendapat tindak lanjut.
Bagi saya, pengalaman memimpin institusi sebesar Polri merupakan bekal yang relevan untuk menjalankan tugas tersebut. Memimpin organisasi dengan jajaran di seluruh Indonesia membutuhkan kemampuan mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Namun, pengalaman itu tentu perlu diterapkan sesuai dengan tanggung jawab baru yang diemban Listyo.
Kepala Staf Kepresidenan bukan Kapolri dengan ruang kerja yang berbeda. KSP memiliki tugas membantu Presiden mengawal program prioritas, memantau pelaksanaan kebijakan, dan mengidentifikasi hambatan yang membutuhkan penyelesaian lintas kementerian atau lembaga. Pekerjaannya tidak berhenti pada menerima laporan, tetapi juga mendorong agar persoalan yang ditemukan mendapat tindak lanjut.
Di sinilah saya melihat tantangan utama Listyo. Ketika memimpin Polri, ia memiliki struktur organisasi dan kewenangan yang jelas dalam menjalankan tugas kepolisian. Di KSP, pendekatannya berbeda. Ia harus mampu menghubungkan berbagai lembaga yang memiliki tugas, kepentingan, dan kewenangan masing-masing, tanpa mengambil alih tanggung jawab yang bukan menjadi bagiannya.
Pengalaman Listyo selama menjabat Kapolri memberikan sejumlah contoh yang relevan. Pada Juli 2026, misalnya, ia meninjau kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama TNI-Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tidak ada satu institusi yang dapat menyelesaikan persoalan karhutla sendirian.
Pengalaman semacam itu dapat menjadi modal ketika Listyo menjalankan tugas di KSP. Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan mengerahkan petugas untuk memadamkan api. Pemerintah juga perlu memastikan pencegahan berjalan, pengawasan dilakukan, aturan ditegakkan, dan upaya pemulihan lingkungan mendapat perhatian. Semua itu membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas dan koordinasi yang berkelanjutan.
Persoalan serupa dapat ditemukan dalam pelaksanaan program pemerintah lainnya. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik belum tentu berjalan mulus ketika diterapkan. Ada hambatan administratif, persoalan anggaran, perbedaan kewenangan, hingga koordinasi yang belum efektif. Masyarakat pada akhirnya tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar mereka rasakan.
Karena itu, kemampuan mengawal pelaksanaan kebijakan menjadi bagian penting dari pekerjaan KSP. Jika sebuah program menghadapi hambatan, persoalan tersebut perlu diidentifikasi dan dibawa kepada pihak yang berwenang untuk diselesaikan. Jika pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan beberapa kementerian atau lembaga, koordinasi harus terus dijaga agar tanggung jawab tidak saling dilemparkan.
Saya juga melihat pertemuan Listyo dengan perwakilan buruh pada 6 Oktober 2026 sebagai contoh lain yang relevan. Tidak lama setelah mulai bertugas di KSP, ia menerima 13 perwakilan kelompok buruh untuk membahas persoalan perlindungan ketenagakerjaan. Pertemuan itu mengangkat kebutuhan agar regulasi yang telah disetujui DPR memperoleh pelaksanaan yang nyata.
Bagi pekerja, aturan perlindungan ketenagakerjaan bukan sekadar dokumen hukum. Ada hak, kepastian kerja, dan kehidupan keluarga yang bergantung pada bagaimana aturan tersebut diterapkan. Pertemuan dengan perwakilan buruh dapat membuka ruang komunikasi, tetapi pekerjaan berikutnya adalah memastikan aspirasi yang disampaikan ditindaklanjuti oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Saya mengapresiasi perhatian Listyo terhadap persoalan yang membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut. Pengalaman selama memimpin Polri dapat menjadi bekal untuk menjalankan tugas tersebut. Namun, apresiasi terhadap langkah awal perlu disertai harapan agar komunikasi dan koordinasi yang dibangun menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut saya, keberhasilan Listyo di KSP tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan atau laporan yang diterima. Ukuran yang lebih penting adalah apakah hambatan program dapat diselesaikan, apakah koordinasi antarlembaga menjadi lebih efektif, dan apakah arahan Presiden benar-benar dilaksanakan. Hal-hal tersebut yang akan memperlihatkan manfaat dari pengalaman kepemimpinannya.
Perlu diingat pula bahwa setiap jabatan memiliki tantangan sendiri. Rekam jejak di Polri tidak otomatis menjamin keberhasilan di KSP. Listyo tetap perlu memahami persoalan di luar lingkup kepolisian, mendengar pandangan dari berbagai pihak, dan bekerja bersama kementerian serta lembaga yang memiliki keahlian masing-masing. Pengalaman sebelumnya akan bernilai apabila dapat membantu pekerjaan baru, bukan jika sekadar dijadikan alasan untuk menganggap semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang sama.
Saya berharap Listyo dapat menjalankan peran tersebut dengan ketegasan sekaligus keterbukaan. Ketegasan dibutuhkan agar persoalan tidak dibiarkan berlarut-larut. Keterbukaan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh mengenai hambatan yang dihadapi masyarakat maupun pelaksana kebijakan di lapangan.
Peralihan dari Kapolri ke Kepala Staf Kepresidenan memang membawa tanggung jawab yang berbeda. Jika sebelumnya Listyo memimpin aparat kepolisian, kini ia membantu Presiden memastikan berbagai unsur pemerintahan bergerak menuju sasaran yang sama. Pengalaman memimpin institusi besar dapat menjadi modal, tetapi hasil di jabatan baru tetap harus dibuktikan melalui pekerjaan nyata.
Bagi saya, tantangan Listyo Sigit saat ini bukan sekadar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Ia harus menunjukkan bahwa pengalaman panjang di kepolisian dapat memberi manfaat bagi pengawalan kebijakan pemerintah. Ketika hambatan dapat diurai, koordinasi berjalan lebih baik, dan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat, di situlah peran KSP akan terasa.
Masyarakat tidak terlalu berkepentingan dengan bagaimana sebuah kebijakan dibicarakan di ruang rapat. Mereka ingin melihat apakah persoalan yang mereka hadapi mendapat penyelesaian. Itulah pekerjaan yang perlu terus dikawal Listyo Sigit dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
