JAKARTA, RadarJakarta.id – Pergantian pimpinan lembaga komunikasi pemerintah kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Fadli Tri Hartono sebagai wakilnya. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.
Perjalanan kepemimpinan komunikasi pemerintah pada era Prabowo mengalami beberapa perubahan sejak awal pemerintahan. Hasan Nasbi sebelumnya memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), sebelum Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Bakom pada 17 September 2025. Muhammad Qodari kemudian menggantikan Angga Raka pada 27 April 2026, sebelum posisi tersebut kembali dipercayakan kepada Syahganda Nainggolan pada Oktober 2026.
Perubahan tersebut perlu dilihat dengan memperhatikan perbedaan nomenklatur lembaga. PCO dan Bakom merupakan nama kelembagaan yang muncul dalam tahapan berbeda. Karena itu, penyebutan empat kali pergantian pimpinan perlu menjelaskan bahwa hitungan tersebut mencakup perubahan kepemimpinan komunikasi pemerintah, bukan semata-mata empat pergantian Kepala Bakom sejak lembaga itu menggunakan nama tersebut.
Pergantian pimpinan di lingkungan komunikasi pemerintah menjadi penting karena lembaga ini berperan menyampaikan kebijakan, program prioritas, dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat. Konsistensi pesan, ketepatan informasi, serta kemampuan merespons persoalan publik menjadi tantangan yang harus dijawab oleh setiap pemimpin baru.
Dalam pelantikan 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo menekankan pentingnya komunikasi pemerintah sebagai sarana memperkuat persatuan nasional. Arahan tersebut menjadi salah satu fokus yang disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah mengenai tugas kepemimpinan Bakom yang baru.
Meski demikian, pergantian pejabat tidak dengan sendirinya menunjukkan kegagalan kinerja lembaga. Penilaian yang objektif membutuhkan penjelasan mengenai alasan pergantian, target kerja, capaian komunikasi publik, serta kesinambungan program dari kepemimpinan sebelumnya. Informasi tersebut penting agar publik dapat menilai perubahan secara proporsional.
Ke depan, tantangan Bakom bukan hanya menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat, mudah dipahami, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi komunikasi akan menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.|Bemby*
