MEDAN, Radarjakarta.id— Kritik terhadap penggunaan anggaran kegiatan DPRD Sumatera Utara kembali mencuat. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan mendesak adanya evaluasi terhadap anggaran reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper) dan wawasan kebangsaan (wasbang), sekaligus meminta informasi penggunaannya dibuka secara transparan kepada publik.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian mahasiswa terhadap tata kelola anggaran daerah. KAMMI Medan menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran yang bersumber dari keuangan daerah digunakan, termasuk untuk kegiatan yang melibatkan anggota DPRD Sumut di daerah pemilihan masing-masing.
Menurut KAMMI Medan, keterbukaan informasi diperlukan agar publik dapat menilai kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan reses, sosper dan wasbang pada prinsipnya merupakan bagian dari fungsi kedewanan yang memiliki tujuan berbeda. Karena itu, mahasiswa mendorong adanya informasi yang jelas mengenai besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, lokasi kegiatan, peserta, hingga bentuk pertanggungjawabannya.
KAMMI Medan juga meminta DPRD Sumut dan pemerintah daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi anggaran secara mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dinilai dapat mencegah munculnya dugaan penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Di sisi lain, setiap tudingan mengenai penggunaan anggaran harus tetap ditempatkan secara proporsional dan berdasarkan data serta bukti yang dapat diverifikasi. Hingga berita ini disusun, desakan mahasiswa tersebut merupakan bentuk kritik dan permintaan evaluasi, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam penggunaan anggaran DPRD Sumut.
Dorongan KAMMI Medan tersebut menjadi momentum bagi DPRD Sumut untuk menjelaskan secara terbuka pengelolaan anggaran reses, sosper dan wasbang kepada masyarakat. Publik pada akhirnya membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, sesuai aturan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.|Surya Hidayat*
