JAKARTA, Radarjakarta.id — Pemerintah pusat bergerak cepat mengatasi persoalan kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 546 pemerintah daerah mendapat tambahan dukungan fiskal dengan total mencapai Rp18,9 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tambahan dana tersebut telah disalurkan ke daerah dan salah satu prioritas penggunaannya adalah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu. Dana tersebut disalurkan melalui rekening kas umum daerah (RKUD).
“Dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai baik P3K maupun paruh waktu,” kata Tito saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Dua Jalur Dana Rp18,9 Triliun
Dukungan fiskal tersebut terdiri atas dua komponen utama. Pemerintah memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp8,86 triliun, sementara pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai sekitar Rp10,06 triliun.
Dengan demikian, total dukungan fiskal yang diberikan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp18,9 triliun. Dana tersebut tidak semata-mata untuk membayar gaji PPPK, tetapi juga menopang kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan mendesak di sejumlah daerah.
Kebijakan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 5 Agustus 2026, setelah pemerintah pusat membahas kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pembayaran belanja pegawai.
Mendagri: PPPK Tidak Boleh Dirumahkan
Tito menegaskan persoalan keterbatasan anggaran daerah tidak boleh berujung pada perumahan PPPK. Pemerintah pusat, kata dia, memilih memberikan dukungan fiskal agar daerah mampu memenuhi kewajibannya sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
“Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur. Harus dibayar gajinya,” tegas Tito.
Penegasan tersebut menjadi penting setelah sebelumnya muncul persoalan di sejumlah daerah yang menghadapi tekanan fiskal akibat besarnya kebutuhan belanja pegawai. Pemerintah pusat sebelumnya meminta pemda melakukan efisiensi dan memangkas belanja yang tidak mendesak sebelum meminta intervensi fiskal dari pusat.
Nasib PPPK Paruh Waktu
Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju kepada PPPK penuh waktu. Tambahan dukungan fiskal juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran bagi PPPK paruh waktu.
Pemerintah berharap tambahan anggaran tersebut dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini muncul di daerah terkait kemampuan membayar gaji dan belanja pegawai. Dengan dana tambahan itu, tanggung jawab pembayaran tetap berada pada pemerintah daerah melalui APBD masing-masing.
Di sisi lain, persoalan status dan masa depan guru serta tenaga kependidikan non-ASN tetap menjadi bagian dari agenda penataan aparatur. PGRI sebelumnya juga mendorong agar guru dan tenaga kependidikan PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu, memperoleh kepastian status dan kesejahteraan.
Pemerintah Pilih Selamatkan Gaji, Bukan Rumahkan Pegawai
Kebijakan tambahan fiskal Rp18,9 triliun memperlihatkan pilihan pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembayaran belanja pegawai di tengah tekanan fiskal daerah.
Dari sisi politik kebijakan, pemerintah pusat ingin memastikan efisiensi anggaran tidak diterjemahkan menjadi pemutusan hubungan kerja atau perumahan PPPK. DPR juga sebelumnya menegaskan bahwa PPPK sebagai bagian dari ASN tidak seharusnya dijadikan korban efisiensi anggaran.
Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap 546 pemda penerima tambahan fiskal dapat segera menyelesaikan persoalan belanja pegawai dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Pesan pemerintah pun tegas: persoalan fiskal daerah harus diselesaikan melalui penataan anggaran dan dukungan pemerintah pusat, bukan dengan merumahkan PPPK.
Catatan redaksional: Saya sengaja tidak menuliskan klaim “tiga skema” sebagai fakta rinci karena enam sumber terbaru yang saya cek konsisten mengenai dua jalur dukungan fiskal DAU dan DBH, sementara rincian tiga skema yang beredar belum memiliki sumber primer yang cukup kuat. ***
