JAKARTA, RadarJakarta.id – Kedaulatan data Indonesia tidak cukup hanya ditandai dengan kemampuan menyimpan data di dalam negeri. Kualitas, keamanan, konteks, tata kelola, serta kepercayaan terhadap data menjadi faktor penting agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Data Sovereignty & Quality in Digital Era” yang digelar Klinik Digital bersama Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), di Kampus Universitas BSI, Jakarta, Agustus 2026.
Forum tersebut menghadirkan Assoc. Prof. Dr. Zulhamri Abdullah dari Department of Communication, Universiti Putra Malaysia (UPM), serta Dr. Dini Maghfira, S.P., M.T., M.Sc., Ph.D., Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas sekaligus Executive Director Sekretariat Satu Data Indonesia.
Keduanya membahas kedaulatan data dari dua perspektif, yakni bagaimana menghasilkan data dan bukti yang dapat dipercaya serta bagaimana negara membangun tata kelola data yang berkualitas, aman, terintegrasi, dan berdaulat.
Kegiatan dibuka Dekan Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas BSI, Dr. Anisti, dengan Ita Suryani sebagai moderator. Delegasi UPM dipimpin Youna C. Bachtiar, Ruslan Ramli, dan Bahlian Siregar. Hadir pula Devie Rahmawati dan Wiratri Anindhita dari Klinik Digital.
Kedaulatan Data Dimulai dari Kemampuan Mendengar
Assoc. Prof. Dr. Zulhamri Abdullah menegaskan, banyaknya data tidak otomatis menghasilkan pengetahuan yang berkualitas. Dalam riset sosial, misalnya, Focus Group Discussion (FGD) memiliki kekuatan karena mampu menangkap pengalaman, interaksi, konteks, dan suara masyarakat yang tidak selalu terlihat dalam angka.
“Data sovereignty starts with listening. Sebelum berbicara tentang bagaimana data disimpan dan diproses, kita harus memastikan bahwa data tersebut benar-benar merepresentasikan pengalaman, konteks, perbedaan, bahkan suara yang mungkin tidak dominan,” ujar Zulhamri.
Menurutnya, teknologi dapat membantu proses analisis, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab peneliti dalam melakukan interpretasi. Penggunaan perangkat lunak maupun artificial intelligence (AI) tetap harus disertai rigorous coding, refleksivitas, keamanan data, serta researcher judgement.
“Semakin sophisticated teknologi yang digunakan, bukan berarti tanggung jawab manusia menjadi semakin kecil. Justru semakin besar kemampuan kita mengolah data, semakin penting kemampuan kita menjelaskan dari mana data berasal, bagaimana ia diproses, dan apa batas dari kesimpulan yang kita buat,” katanya.
Zulhamri juga menekankan pentingnya dokumentasi dalam proses FGD, mulai dari rekaman, field notes, peta interaksi, reflexive memo hingga metadata yang jelas.
Saat Data Bergerak, Kendali Harus Tetap Terjaga
Menurut Zulhamri, kedaulatan data juga menyangkut bagaimana data dikendalikan sepanjang siklus pengelolaannya, mulai dari pengumpulan, transfer, penyimpanan, transkripsi, analisis, pembagian, penyimpanan jangka panjang hingga pemusnahan.
“Data sovereignty asks where control travels with the data. Ketika data berpindah tempat, kita tidak boleh berasumsi bahwa kontrol, perlindungan, dan tanggung jawab otomatis tetap sama,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya persetujuan etis yang berkelanjutan. Peserta penelitian harus mengetahui tujuan penelitian, potensi risiko, penggunaan rekaman, pemanfaatan AI untuk transkripsi atau analisis, pihak yang memiliki akses, lokasi penyimpanan data, serta batas kerahasiaan yang dapat diberikan.
Bappenas: Data Berkualitas Fondasi Pembangunan
Sementara itu, Dr. Dini Maghfira menegaskan bahwa data bukan sekadar produk teknologi, melainkan bagian fundamental dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
Data digunakan mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, evaluasi hingga pengendalian agar pembangunan dapat berlangsung secara terukur dan berbasis bukti.
“Transformasi digital pemerintah pada akhirnya bukan mengenai digitalisasi untuk digitalisasi itu sendiri. Tujuannya adalah menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas dan inklusif, dengan keputusan pembangunan yang didukung oleh data yang dapat dipercaya,” kata Dini.
Ia menjelaskan, Indonesia tidak kekurangan data. Tantangannya justru terletak pada keragaman data lintas sektor, mulai dari data statistik, spasial, citra satelit, data digital hingga cross-border data.
Perbedaan format, standar, metadata, serta tata kelola menjadi salah satu tantangan dalam mengintegrasikan data untuk mendukung kebijakan pembangunan.
Karena itu, pemerintah terus mendorong pendekatan whole-of-government dalam transformasi digital. Pendekatan tersebut tidak sekadar mendigitalisasi prosedur setiap institusi, tetapi membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi.
Dalam ekosistem tersebut, Digital Public Infrastructure antara lain mencakup data exchange system, katalog data, digital identity, pembayaran digital, serta fondasi big data dan AI.
“Kita ingin bergerak menuju data yang tidak hanya tersedia, tetapi memiliki standar, metadata, interoperabilitas, akses yang terkendali, dan dapat menjadi sumber rujukan yang dipercaya. Kualitas data pada akhirnya harus bermuara pada kualitas layanan dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Dini.
Klinik Digital Dorong Kedaulatan Data Berbasis Kepercayaan
Devie Rahmawati dari Klinik Digital menilai kedua perspektif yang disampaikan dalam forum tersebut bertemu pada satu persoalan mendasar, yakni trust atau kepercayaan.
Menurutnya, Zulhamri menempatkan kepercayaan sejak data pertama kali dihasilkan dan dimaknai, sementara Bappenas melihat bagaimana kepercayaan tersebut harus dijaga ketika data bergerak dalam sistem pemerintahan dan digunakan dalam pengambilan kebijakan publik.
“Prof. Zul mengingatkan kita untuk bertanya apakah kita benar-benar mendengar manusia di balik data? Ibu Dini membawa pertanyaan itu ke tingkat sistem, apakah data yang digunakan negara berkualitas, terintegrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan?” ujar Devie.
Ia menambahkan, kedaulatan data juga harus dipahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Devie, masyarakat perlu memahami risiko ketika menyerahkan NIK, data wajah, lokasi, foto keluarga, password maupun dokumen pribadi kepada platform digital.
“Indonesia dapat membangun infrastruktur digital yang luar biasa, tetapi kedaulatan data belum lengkap apabila masyarakatnya belum memahami apa yang terjadi ketika mereka memberikan NIK, wajah, lokasi, foto keluarga, password, atau dokumen pribadi kepada sebuah platform. Kedaulatan negara dan kedaulatan warga harus bertemu,” katanya.
Dari Seminar Menjadi Gerakan
Wiratri Anindhita dari Klinik Digital mengatakan, dialog dengan akademisi, pemerintah dan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun isu kedaulatan data secara sistematis.
“Kami ingin membawa kedaulatan data dari ruang seminar menjadi kemampuan yang dapat dipraktikkan masyarakat. Orang harus bisa memeriksa risiko digitalnya, memahami jejak datanya, mengenali ancaman terhadap identitasnya, dan mengetahui tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kendali,” ujar Wiratri.
Forum tersebut juga menekankan bahwa data berkualitas tidak berdiri sendiri. Kedaulatan data membutuhkan kepercayaan, etika, kontrol, keamanan, konteks, serta kemampuan masyarakat memahami hak dan tanggung jawab atas identitas digital.
FGD juga menyoroti pentingnya menggabungkan data kuantitatif dengan pengalaman masyarakat. Data statistik, administratif, jejak digital, dan indikator program dapat dilengkapi dengan pengalaman hidup, bahasa lokal, hambatan implementasi serta suara kelompok yang kurang terwakili.
Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya mampu mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa hal tersebut terjadi.
Pada akhirnya, masa depan digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga seberapa baik data dipahami, seberapa bertanggung jawab data dikelola, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, serta seberapa kuat kendali manusia tetap dipertahankan atas data dan identitas digitalnya.
