JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menyoroti dinamika yang terjadi di sektor ekonomi nasional.
Organisasi tersebut menilai berbagai perkembangan di sektor keuangan dan moneter harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan mengatakan bahwa dinamika yang terjadi, termasuk isu pengunduran diri pimpinan lembaga ekonomi negara, tidak boleh dipandang sebagai persoalan pergantian pejabat semata.
“Persoalan ini tidak hanya menyangkut pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi makro, independensi institusi negara, serta kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi nasional,” ujar Jansen dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia juga menyinggung persoalan dana mengendap di sistem perbankan yang menurutnya mencerminkan perlunya perbaikan iklim investasi nasional.
Jansen menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang konsisten, transparan, dan mampu membangun kembali kepercayaan pasar.
Selain itu, DPC GMNI Jakarta Timur juga menyoroti penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut organisasi tersebut, hubungan kekerabatan Thomas dengan Presiden RI berpotensi memunculkan persepsi konflik kepentingan, meskipun setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan publik.
“Dalam ilmu ekonomi, independensi bank sentral merupakan prinsip yang diakui secara luas sebagai fondasi stabilitas moneter. Karena itu, segala bentuk potensi konflik kepentingan harus dihindari demi menjaga kredibilitas Bank Indonesia,” kata Jansen.
DPC GMNI Jakarta Timur juga mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah, dengan menyinggung peristiwa yang mereka sebut sebagai Deklarasi Bappenas 1998. Menurut Jansen, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa melemahnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dapat berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi.
“Pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan sejarah dengan membiarkan munculnya persepsi bahwa lembaga-lembaga ekonomi negara kehilangan independensinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jansen menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam negara demokrasi.
“Apabila berbagai peringatan dan kritik tersebut terus diabaikan, pemerintah tidak boleh terkejut apabila gelombang kritik publik semakin besar. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
1. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi makro nasional.
2. Mendesak pemerintah bersama otoritas ekonomi menerapkan kebijakan yang efektif, transparan, dan terukur guna mengantisipasi potensi krisis ekonomi.
3. Menuntut pemerintah menjaga independensi Bank Indonesia serta seluruh lembaga pengelola ekonomi negara dari segala bentuk konflik kepentingan.
4. Mendesak pemberhentian Thomas Djiwandono dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai langkah menjaga independensi lembaga tersebut.
