JAKARTA, Radarjakarta.id – Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditata ulang guna memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Namun, ia mengingatkan agar proses pembenahan tidak mengganggu operasional dapur-dapur MBG yang sudah berjalan.
“Gebrakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru bagus, tetapi harus disertai tata kelola yang memadai. Salah satunya terkait banyaknya dapur yang di-suspend,” kata Tamsil dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah, hasil kerja sama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) dan Mediatrust.id di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Tamsil, langkah Kepala BGN, Naniek S. Deyang, yang langsung melakukan pembenahan merupakan langkah positif. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang jelas, terutama terkait penghentian atau penangguhan sejumlah dapur MBG.
Ia menilai perbaikan tata kelola lebih penting dibandingkan penghentian mendadak terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi.
“Mestinya dibuat kategorisasi. Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu menjadi masalah baru lagi. Bagaimana pula dengan yang bangunannya sudah jadi?” ujarnya.
Tamsil mengaku menerima banyak laporan dan mendengar langsung berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan adanya praktik titipan dalam pengelolaan dapur. Karena itu, ia mendukung langkah penataan ulang program agar pelaksanaannya menjadi lebih transparan dan profesional.
“Memang ada benarnya rumor bahwa dapur dikuasai oligarki, polisi, tentara. Memang ada titipan,” katanya.
Meski demikian, Tamsil menegaskan bahwa berbagai persoalan yang muncul tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program MBG gagal. Berdasarkan hasil pengawasannya di sejumlah daerah, masalah yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan aspek implementasi di lapangan, bukan pada konsep program itu sendiri.
“Ini harus didudukkan dengan benar. Semua masalah MBG yang saya lihat ada pada pelaksanaannya di lapangan, bukan karena programnya jelek,” tegasnya.
Ia juga menyoroti anggapan bahwa MBG tidak boleh dikritik karena termasuk program strategis nasional. Menurutnya, kritik yang konstruktif justru diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
“MBG punya multiplier effect yang luar biasa. Kalau ada masalah, ya harus diperbaiki karena memang faktanya ada masalah. Program ini juga ingin menjawab persoalan lapangan kerja,” ujarnya.
Tamsil menyatakan dukungannya terhadap upaya perbaikan aspek operasional MBG. Ia menilai program tersebut merupakan bagian dari agenda ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, bersama sejumlah program lainnya seperti koperasi Merah Putih, kampung nelayan, dan rumah subsidi.
Menurutnya, berbagai program tersebut dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Tamsil juga menyinggung tata kelola sumber daya alam dan ekspor mineral strategis. Ia menilai negara belum memperoleh manfaat optimal dari pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki.
“Penerimaan negara hanya sekitar 11 persen dari PDB. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam tata kelola sumber daya alam kita,” katanya.
Menutup pernyataannya, Tamsil menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia meyakini berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah memiliki tujuan untuk mempercepat kemajuan bangsa.
“Di balik program-program strategis itu ada niat untuk mengakselerasi kemajuan bangsa. Prabowo punya niat yang tulus,” ujarnya.
