JAKARTA, Radarjakarta.id – Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu indikator yang disorot adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pada 27 Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat mencapai Rp17.812. Menurut Noorsy, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia tengah berada dalam fase transisi dari “lampu kuning” menuju “lampu merah”.
“Ini sebenarnya sudah saya prediksi sejak 2024, bahwa nilai tukar rupiah akan sampai pada ambang batas psikologis Rp17.500 sampai Rp18.000,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu (27/5/2026).
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran publik di media sosial yang menilai Indonesia berpotensi mengalami krisis seperti tahun 1998. Namun, Noorsy menegaskan bahwa situasi saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998.
Menurutnya, pada 1998 terjadi ketidakpercayaan publik yang meluas hingga menjadi ketidakpercayaan ekonomi dan politik. Situasi kala itu juga diperparah lemahnya pengawasan terhadap sektor perbankan.
“Sekarang memang sudah muncul public distrust, tetapi belum sampai pada distrust politik,” kata Noorsy.
Meski demikian, ia menilai posisi moneter Indonesia saat ini tengah berada dalam tekanan. Selama empat bulan berturut-turut sejak Januari 2026, cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan. Di sisi lain, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026 untuk menjaga stabilitas rupiah dari tekanan eksternal.
Noorsy mengatakan, pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga mulai menekan sektor riil. Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan daya beli masyarakat serta melemahkan pelaku UMKM dan dunia usaha akibat meningkatnya harga barang impor, bahan baku industri, energi, dan pangan.
Ia juga menyoroti penurunan angka Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia pada pertengahan Mei 2026 dari 50,1 menjadi 49,1 atau berada di bawah ambang netral 50.
“Artinya, roda mesin produksi kita perlahan-lahan berhenti,” ujarnya.
Selain itu, Noorsy mengungkapkan perbankan nasional mencatat angka *undisbursed loan* atau kredit yang belum dicairkan mencapai Rp2.527,46 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pelaku usaha cenderung menahan ekspansi akibat ketidakpastian ekonomi.
“Pengusaha sudah mendapat fasilitas kredit tetapi belum menggunakannya karena ketidakpastian kondisi ekonomi. Ketidakpastian itu karena bahan bakunya impor dan berdampak pada biaya produksi,” jelasnya.
Noorsy juga menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) pada sektor UMKM yang mencapai 4,61 persen atau mendekati batas maksimum, sementara NPL korporasi hanya berada di angka 1,6 persen.
Di tengah tekanan tersebut, ia menilai penyaluran kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi justru lebih banyak mengalir ke korporasi besar dibandingkan UMKM.
“Makanya saya bilang, dibandingkan sektor fiskal dan moneter, sektor riil yang paling terpukul,” katanya.
Noorsy menilai pemerintah melakukan kesalahan dalam pengelolaan ekonomi nasional, termasuk dalam merumuskan kebijakan yang memengaruhi nilai tukar rupiah.
“Kesalahan besar kita adalah tunduk pada sistem asing: regulasi disusun berdasarkan kepentingan asing, standar asing, akuntabilitas asing, serta reputasi dan kredibilitas yang dibentuk asing,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah kesulitan menghadapi tekanan eksternal karena terlalu membuka ruang terhadap pengaruh luar.
“Menjajah Indonesia tidak perlu dengan senjata, tetapi cukup dengan lima hal itu,” tambahnya.
Lima Pendekatan untuk Perbaiki Ekonomi Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Ichsanuddin Noorsy juga menyampaikan lima pendekatan strategis yang dinilai dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebutnya telah disampaikan kepada tim Presiden RI Prabowo Subianto.
Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach). Kedua, penguatan produktivitas nasional melalui reindustrialisasi pada sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Noorsy.
Pendekatan ketiga adalah memperkuat kelembagaan dengan memberikan dukungan penuh kepada UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.
Sementara pendekatan keempat adalah pemisahan struktur pasar secara jelas antara sektor komersial, harga terkendali, dan harga tetap. Menurut Noorsy, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat membedakan sektor yang termasuk layanan publik dengan sektor yang sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.
Adapun pendekatan kelima adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan.
“Akuntabilitas ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor. Tata kelolanya jangan bocor-bocor. Pemerintahan harus dikelola dengan jujur dan bebas dari korupsi,” tutupnya.
