JAKARTA, Radarjakarta.id – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan II 2026, seiring percepatan pemutakhiran data penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, bansos ditargetkan mulai disalurkan pada pekan ketiga April 2026. “Mudah-mudahan di minggu ketiga sudah bisa mulai salur. Paling lambat akhir bulan,” ujar dia usai bertemu Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2026.
Percepatan penyaluran ini didukung oleh pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini diserahkan lebih awal. Jika sebelumnya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diterima setiap tanggal 20 di awal triwulan, kini dimajukan menjadi tanggal 10.
“Untuk triwulan II ini alhamdulillah kami bisa menerima DTSEN lebih cepat, sehingga penyaluran juga bisa dipercepat,” kata Saifullah.
Kemensos menargetkan penyaluran bansos PKH dan BPNT menjangkau sekitar 18 juta KPM. Bantuan akan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Khusus bagi penerima lanjut usia dan penyandang disabilitas, bantuan akan diantarkan langsung ke rumah melalui dukungan aparat kecamatan dan kelurahan.
Saifullah menegaskan, penyaluran bansos kini sepenuhnya mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Pembaruan ini membuat data penerima bersifat dinamis, sehingga sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan bisa saja tidak lagi terdaftar.
“Ada yang sebelumnya menerima, namun pada triwulan kedua ini tidak lagi menerima. Data ini terus diperbarui,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang merasa keberatan dapat menyampaikan aduan melalui berbagai kanal, mulai dari operator desa, RT/RW, dinas sosial setempat, hingga layanan Command Center 121 dan WhatsApp resmi Kementerian Sosial.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pemutakhiran DTSEN versi kedua 2026 menunjukkan peningkatan kualitas data yang signifikan. Jumlah keluarga dalam basis data meningkat dari 95 juta menjadi 95,3 juta keluarga, sedangkan data individu bertambah dari 289 juta menjadi 289,3 juta jiwa.
BPS juga mencatat tingkat kesalahan inklusi (inclusion error) penerima bansos relatif kecil, yakni sekitar 0,06 persen atau sekitar 11 ribu keluarga dari total 18,15 juta penerima pada triwulan sebelumnya.
“Data semakin rapi dan solid karena kami membersihkan penerima yang tidak lagi layak,” kata Amalia.
Pemerintah berharap, kolaborasi antara Kemensos dan BPS dalam pemutakhiran data ini dapat memastikan penyaluran bansos triwulan II 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
