JAKARTA, Radarjakarta.id – Polemik distribusi pangan kembali mencuat seiring melonjaknya biaya transportasi logistik di berbagai daerah.
Sekretaris Umum INKOPPAS, Andrian Lame Muhar menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan barang, melainkan tingginya ongkos angkut.
Menurutnya, isu kenaikan harga solar telah memicu pelaku logistik menaikkan tarif lebih awal. Dampaknya, biaya distribusi bahan pokok ikut melonjak signifikan.
“Contohnya pengiriman minyak goreng dari Jakarta yang sebelumnya sekitar Rp900 ribu hingga Rp1 juta, kini naik menjadi Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta. Ini yang memberatkan pedagang,” ujarnya dijumpai di Gatsoe Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi ini semakin terasa di wilayah Indonesia Timur. Bahkan distribusi antarwilayah seperti dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat dinilai jauh lebih mahal dibanding harus memutar jalur melalui Pulau Jawa.
Andrian menilai, jika Indonesia mampu mencapai swasembada pangan, maka gejolak harga tidak akan terlalu terdampak oleh kondisi global.
Kenaikan harga saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh distribusi, musim, serta ongkos transportasi, terutama untuk komoditas impor seperti bawang putih, daging, dan gula rafinasi.
“Kalau produk dalam negeri, sebenarnya relatif aman. Kenaikan itu masih dalam batas normal, apalagi setelah Lebaran harga biasanya berangsur stabil,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah melalui program gerakan pangan murah yang dinilai cukup membantu menekan harga di pasar rakyat.
Selain itu, keberadaan komoditas bersubsidi seperti beras SPHP dan Minyak Kita yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) juga dinilai efektif menjaga stabilitas harga.
Tak hanya soal distribusi, INKOPPAS juga menyoroti pentingnya pembenahan pasar rakyat secara menyeluruh.
Andrian menegaskan, pasar tidak hanya dilihat dari ketersediaan barang, tetapi juga fasilitas dan kenyamanan pedagang serta pembeli.
“Kalau fasilitas pasar tidak layak, pedagang akan berkurang. Ini bisa memicu kenaikan harga karena pasokan di pasar jadi terbatas,” katanya.
Pemerintah pun kini mendorong percepatan revitalisasi pasar melalui berbagai pihak, mulai dari Kementerian PUPR, BUMD, hingga skema investasi koperasi seperti BOT (Build Operate Transfer).
Revitalisasi pasar juga diarahkan pada penguatan infrastruktur digital. Hal ini diharapkan mampu menjawab perubahan perilaku konsumen yang mulai beralih ke belanja online.
Menurut Andrian, pedagang pasar sebenarnya sudah mulai beradaptasi dengan era digital.
“Hampir semua pedagang sekarang juga berjualan online. Jadi bukan online yang membuat pasar sepi, tapi lebih ke fasilitas pasar yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, pedagang juga menghadapi tekanan dari kenaikan biaya sewa dan retribusi pasar, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi dan gelombang PHK.
Hal ini menjadi efek domino yang memperlambat perputaran ekonomi di pasar rakyat.
Dalam pertemuannya dengan Menko Pangan, Andrian menyampaikan perlunya solusi konkret terkait distribusi, termasuk dorongan subsidi transportasi.
Program tol laut diharapkan kembali diperkuat untuk menekan biaya logistik, terutama di wilayah terpencil.
Dengan adanya program Koperasi Merah Putih, INKOPPAS optimistis pasar rakyat akan semakin berkembang. Koperasi pedagang pasar (KOPPAS) juga didorong menjadi pusat distribusi dan pemasaran berbasis komunitas.
Andrian juga menyambut positif dukungan pemerintah terhadap koperasi, termasuk rencana pertemuan dengan Menko Pangan pada 14 April 2026 mendatang.
“Kami optimistis koperasi akan semakin maju. Dengan dukungan pemerintah, kesejahteraan anggota juga akan meningkat,” pungkasnya.
