Depok, RadarJakarta.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendukung dibentuknya Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis di Kota Depok.
Kepala SPPG di Kalimulya Kecamatan Cilodong Tema Febriana SH kepada wartawan mengatakan kehadiran Satgas MBG memperkuat koordinasi antar instansi dalam memantau dan menangani masalah di lapangan.
Dia mengatakan terbentuknya kebijakan ini sangat bagus dan positif demi kelancaran kedepan program MBG yang lebih baik
Dia menegaskan pentingnya koordinasi dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peran strategis masing-masing instansi yang telah diatur.
Secara rinci tugas dan tanggung jawab setiap lembaga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan teknis kesehatan dan gizi, pengawasan, pendanaan, hingga distribusi dan dukungan logistik.
Pembentukan Satgas MBG merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“Satgas menjadi instrumen daerah dalam mengawal implementasi program Badan Gizi Nasional (BGN), terutama pada aspek kualitas menu dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,”katanya, Rabu, (1/4/2026).
Satgas ini hadir untuk memastikan seluruh tahapan program MBG berjalan aman, higienis, dan sesuai standar nasional.
:Kami ingin mencegah kasus keracunan pangan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain,” tegasnya.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan kualitas air dan bahan pangan di laboratorium daerah, hingga penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur penyelenggara program.
Satgas itu akan berfungsi sebagai pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meracik hingga menyalurkan makanan untuk penerima manfaat seperti pelajar dan ibu hamil.
“Keamanan pangan adalah fondasi utama agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak, pelajar, dan warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Dengan pembentukan Satgas MBG, optimistis bahwa program prioritas nasional ini dapat berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan sinergi antara peningkatan kesejahteraan warga dan pemberdayaan ekonomi daerah.
