JAKARTA, Radarjakarta.id – Suasana hangat namun penuh energi terasa di Warung WOW KWB, Mampang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/3/2026). Halal Bihalal Kornas Presidium Pemuda Timur yang digelar di lokasi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi berkembang menjadi ruang konsolidasi gagasan yang serius dan reflektif.
Dengan partisipasi tokoh lintas wilayah Indonesia Timur, forum ini bergerak melampaui seremoni, menjadi titik temu pemikiran tentang masa depan kawasan yang selama ini dikenal kaya, namun belum sepenuhnya sejahtera.
Ir. R. Haidar Alwi MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, hadir sebagai pembicara dengan pendekatan berbasis pengalaman empiris dan analisa struktural.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama menegaskan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan lintas generasi sebagai fondasi membangun kekuatan baru Indonesia.
Penekanan ini memperlihatkan bahwa pertemuan tersebut tidak berhenti pada simbol kebersamaan, tetapi diarahkan pada kesadaran kolektif untuk membangun sistem yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat.
Haidar Alwi menegaskan bahwa persatuan tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sistem ekonomi yang memberikan akses nyata kepada rakyat terhadap sumber daya.
“Persatuan tidak cukup kita ucapkan dalam forum seperti ini. Persatuan harus dibuktikan dalam cara kita membangun sistem yang adil. Ketika rakyat tidak memiliki akses terhadap sumber daya, ketika rakyat tidak dilibatkan dalam proses ekonomi, maka persatuan hanya menjadi simbol tanpa makna. Yang kita butuhkan hari ini adalah keberanian untuk membangun sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik, bukan sekadar penonton,” tegas Haidar Alwi.
Dari titik ini, pembahasan bergerak lebih dalam, tidak lagi pada simbol persatuan, tetapi pada akar persoalan pembangunan Indonesia Timur yang selama ini luput dari perhatian sistemik.
Dari Ambon ke Realitas Struktural: Ketika Kaya Tidak Berarti Sejahtera
Pengalaman Haidar Alwi saat mengunjungi Ambon, Maluku, menjadi refleksi konkret dari ketimpangan tersebut. Ia melihat bagaimana wilayah yang dikenal kaya justru belum menunjukkan kesejahteraan yang sepadan.
Ambon sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 350 ribu jiwa seharusnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan kualitas layanan publik.
Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa memiliki karakter wilayah kepulauan, di mana lebih dari 90 persen wilayahnya berupa laut. Struktur geografis ini menjadikan konektivitas sebagai tantangan utama.
Akses antarwilayah bergantung pada transportasi laut, sementara pembangunan infrastruktur jalan dan distribusi logistik belum merata. Dampaknya, biaya logistik menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, bahkan harga kebutuhan pokok di beberapa wilayah dapat mencapai dua kali lipat dibandingkan Pulau Jawa.
Dari sisi sosial ekonomi, tingkat kemiskinan di Maluku masih berada di kisaran 16 hingga 17 persen, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Di sejumlah wilayah, pasokan listrik juga belum stabil dan masih bergantung pada sistem terbatas berbasis diesel, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi produktif.
Dalam perspektif ilmu ekonomi pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai resource curse, yaitu paradoks ketika daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami keterlambatan kesejahteraan akibat lemahnya tata kelola dan distribusi manfaat.
“Ketika saya datang ke Ambon, saya melihat sesuatu yang tidak masuk dalam logika pembangunan. Wilayah yang sangat kaya tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kita belum membangun sistem yang benar. Indonesia Timur tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan keberanian untuk memperbaiki cara kita mengelola kekayaan yang sudah kita miliki,” ungkap Haidar Alwi.
Pandangan ini menegaskan bahwa persoalan Indonesia Timur bukan sekadar kemiskinan, tetapi kegagalan sistem dalam menghubungkan kekayaan dengan kesejahteraan.
