Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Pemerintah Indonesia akan membangun tangki penyimpanan minyak baru berkapasitas 90 hari sebagai cadangan strategis untuk menghadapi krisis energi di masa depan. Pembangunan dan pengelolaannya tidak hanya oleh negara, tapi juga melibatkan investor swasta.
Di balik skema bisnis tersebut muncul pertanyaan apakah tangki minyak yang akan dibangun itu benar-benar cadangan strategis negara, atau hanya fasilitas komersial untuk bisnis penyimpanan minyak?
Perbedaan ini terlihat teknis, tetapi implikasinya sangat besar bagi ketahanan energi nasional.
Dalam praktik global, cadangan minyak strategis dibangun dengan logika keamanan nasional, bukan sekadar logika investasi.
Negara harus memiliki kendali penuh atas cadangan tersebut karena fungsinya adalah sebagai “tameng energi” ketika terjadi gangguan pasokan global.
Krisis minyak, konflik geopolitik, atau gangguan jalur distribusi seperti di Selat Hormuz dapat dengan cepat mengguncang pasar energi dunia. Dalam situasi seperti itu, pemerintah harus dapat segera melepas cadangan minyak untuk menjaga stabilitas pasokan domestik.
Karena itu banyak negara membangun cadangan strategis mereka dengan kontrol negara yang sangat kuat. Di Amerika Serikat misalnya, United States Strategic Petroleum Reserve dimiliki dan dikelola pemerintah melalui U.S. Department of Energy. Cadangan tersebut hanya digunakan ketika terjadi krisis energi atau gangguan pasokan besar.
Negara lain memang melibatkan sektor swasta dalam pembangunan atau operasional fasilitas penyimpanan. Tetapi prinsip utamanya tetap sama. Hak akses terhadap cadangan berada di tangan negara. Swasta boleh membangun atau mengelola fasilitas, namun keputusan pelepasan cadangan tetap berada pada pemerintah.
Di sinilah persoalan muncul dalam rencana pembangunan tangki minyak di Indonesia. Ketika pemerintah mengatakan “investornya sudah ada”, tetapi tidak menjelaskan skema kepemilikan dan penguasaan cadangan, publik tidak memiliki kepastian apakah proyek tersebut benar-benar bagian dari cadangan strategis negara.
Jika fasilitas tersebut didominasi oleh investor swasta dengan skema komersial, maka tangki minyak itu berpotensi hanya menjadi terminal penyimpanan energi biasa. Minyak yang tersimpan bisa saja milik perusahaan perdagangan minyak, perusahaan migas, atau trader energi internasional yang menyewa kapasitas penyimpanan.
Dalam skema seperti ini, negara tidak otomatis memiliki hak untuk menggunakan cadangan tersebut ketika krisis terjadi. Pemerintah bisa saja justru harus berhadapan dengan kontrak komersial, kepentingan bisnis, dan dinamika harga pasar sebelum dapat mengakses minyak yang berada di dalam tangki tersebut.
Masalah lain adalah potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan infrastruktur energi strategis. Pengalaman di berbagai proyek energi menunjukkan bahwa ketika fasilitas vital dikelola sepenuhnya dengan logika bisnis, kepentingan pasar sering kali lebih dominan dibanding kepentingan keamanan energi negara.
Dalam situasi normal hal ini mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ketika krisis terjadi, negara membutuhkan kontrol yang cepat dan tegas atas cadangan energi.
Karena itu, pembangunan tangki minyak tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek infrastruktur atau peluang investasi baru. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar menjadi cadangan energi strategis yang dapat dikendalikan negara ketika krisis terjadi.
Jika tidak, Indonesia berisiko mengulangi kesalahan klasik dalam tata kelola energi. Membangun infrastruktur vital dengan logika investasi, tetapi berharap ia berfungsi sebagai instrumen keamanan nasional.
Ketahanan energi tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ketika krisis datang, yang dibutuhkan negara bukan sekadar tangki penyimpanan minyak—melainkan kendali penuh atas minyak yang ada di dalamnya.
