JAKARTA, Radarjakarta.id – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam keras tindakan pemerintah melalui Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang mencabut kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia.
Kartu liputan itu dicabut usai Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025).
Dalam pernyataannya, IJTI menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan pers sekaligus ancaman serius terhadap hak publik atas informasi.
“Penarikan kartu liputan setelah menjalankan fungsi jurnalistik menunjukkan upaya mengintimidasi wartawan,” tegas IJTI.
Empat Sikap IJTI
- Keprihatinan
IJTI menyatakan prihatin atas penarikan kartu identitas liputan dari rekan jurnalis yang tengah menjalankan tugas profesionalnya. - Desakan Klarifikasi
IJTI mendesak BPMI memberi penjelasan resmi. Pertanyaan Diana dinilai masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik. - Kemerdekaan Pers
IJTI menegaskan, pencabutan kartu liputan dapat dipandang sebagai penghalangan kerja jurnalistik. Padahal, kemerdekaan pers telah dijamin oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. - Peringatan Sanksi
IJTI mengingatkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang mengancam pidana hingga 2 tahun atau denda Rp500 juta bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik.
Kritik Publik Menguat
Kasus ini menuai reaksi luas. LBH Pers menilai pencabutan kartu liputan Istana sebagai pelemahan kontrol publik. Menurut mereka, pemerintah tidak boleh membatasi siapa yang berhak bertanya kepada presiden.
Pengamat pers juga mengingatkan, jika praktik ini dibiarkan, maka akses jurnalis ke pusat kekuasaan akan dipersempit dan fungsi pers sebagai pilar demokrasi terancam.
Demokrasi Dipertaruhkan
Kebebasan pers adalah salah satu tolak ukur utama demokrasi. Insiden di Halim Perdanakusuma kini menjadi sorotan nasional: apakah pemerintah benar-benar siap dikritik, atau justru tengah membuka babak baru pembungkaman halus terhadap jurnalis?
IJTI menutup pernyataan dengan seruan agar semua pihak menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan pers, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Sebelumnya, Seorang reporter CNN Indonesia Diana Valencia. bertanya apakah Prabowo memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) soal MBG. Belakangan, kasus keracunan MBG meluas di berbagai daerah.
Prabowo kemudian membalikkan badan dan menjawab bahwa ia akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana. “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.
Sejumlah narasumber mengatakan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden lantas memanggil reporter CNN Indonesia yang bertanya soal MBG. Biro Pers menyatakan berkeberatan atas pertanyaan reporter CNN kepada Presiden. Mereka menilai pertanyaan itu di luar konteks.
Setelah itu, Biro Pers mencabut kartu liputan istana milik reporter tersebut. Kartu liputan Istana diberikan hanya kepada wartawan tertentu yang memenuhi sejumlah syarat. Tanpa kartu tersebut, wartawan tak bisa masuk ke dalam Istana.***
