JAKARTA , Radarjakarta.id – Suasana mencekam menyelimuti kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat pagi, 18 Juli 2025. Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang krusial Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang tengah menjalani proses hukum atas dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam kasus megaskandal korupsi.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.108 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek sekitarnya disiagakan sejak dini hari. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya tensi politik dan potensi gesekan antar kelompok massa yang saling berseberangan dalam menyikapi kasus Hasto.
Sidang yang digelar di ruang lantai 1, Prof. Dr. M. Hatta Ali, PN Jakarta Pusat, dimulai pukul 09.00 WIB dengan agenda duplik terdakwa terhadap replik jaksa, dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto, SH, MH.
“Kami tidak ingin ada satu pun warga yang terluka. Kami hadir untuk menjaga semua pihak: pengunjung sidang, warga sekitar, dan massa aksi,” tegas Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di lokasi.
Tensi Meninggi, Empat Kelompok Massa Kepung PN Jakpus
Situasi di luar gedung tak kalah panas. Empat kelompok massa tercatat menggelar unjuk rasa secara bergelombang:
1. Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) DKI Jakarta (08.00 WIB) – mendesak penghentian sidang yang dianggap bermuatan politis.
2. Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (09.00 WIB) – mendukung proses hukum terhadap Hasto dan meminta putusan seadil-adilnya.
3. Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM DEMOKRASI) (10.00 WIB) – menuntut pembebasan Hasto dan menyuarakan “Save Demokrasi”.
4. Masyarakat Pencinta Keadilan (10.00 WIB) – membawa tuntutan serupa.
Aksi berlangsung dalam pengawasan ketat. Polisi mengingatkan massa agar tidak membawa benda berbahaya, tidak membakar ban, dan tidak merusak fasilitas umum. Provokasi sekecil apa pun akan ditindak tegas.
Sidang Hasto Jadi Magnet Politik Nasional
Kasus hukum Hasto Kristiyanto bukan hanya menyeret elite partai, tetapi juga dinilai sebagai ujian besar independensi lembaga peradilan. Sejumlah pengamat menyebut kasus ini bisa berdampak pada konstelasi politik menjelang Pilkada 2025.
Dalam perkembangan sebelumnya, Hasto diduga memberikan pernyataan yang dinilai menghambat penyidikan KPK dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Isu ini memantik polemik luas karena melibatkan nama-nama besar di lingkaran elite politik.
Lalu Lintas Macet Parah, Warga Diminta Hindari Bungur Raya
Mengingat membludaknya massa dan penutupan akses ke PN Jakpus, pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk menghindari Jalan Bungur Besar Raya dan kawasan Kemayoran hingga sidang selesai. Arus lalu lintas dialihkan ke beberapa jalur alternatif.****
