JAKARTA, Radarjakarta.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (16/7/2025).
“Tidak akan ada kebijakan pangan tanpa ketersediaan tanah. Tanah adalah persoalan kemanusiaan. Karena itu, seluruh program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” ujar Nusron Wahid di hadapan jajaran pimpinan dan auditor utama BPK.
Empat Strategi ATR/BPN Wujudkan Ketahanan Pangan
Dalam paparannya, Menteri Nusron menguraikan empat strategi utama yang dijalankan Kementerian ATR/BPN guna memperkuat ketahanan pangan nasional:
1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B): Langkah ini dilakukan untuk mengamankan lahan produktif dari ancaman konversi fungsi lahan yang tidak terkendali.
2. Skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD): Kebijakan ini terbukti efektif menekan alih fungsi lahan sawah secara drastis. “Dulu, alih fungsi lahan bisa mencapai puluhan ribu hektare setiap tahun. Namun, sejak ada LSD, dalam empat tahun terakhir hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi,” jelas Nusron. Ia menegaskan bahwa selama menjabat, dirinya belum pernah menandatangani satu pun izin alih fungsi lahan LSD.
3. Optimalisasi Tanah Telantar: Kementerian ATR/BPN sedang mengidentifikasi dan menyiapkan redistribusi tanah telantar serta tanah eks-Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa berlakunya untuk masyarakat, sebagai bagian dari reforma agraria dan penguatan akses lahan bagi petani.
4. Penyelesaian Tata Ruang Nasional hingga Daerah: Nusron juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Tata ruang yang presisi menjadi kunci agar kebijakan pangan, energi, perumahan, dan hilirisasi industri tidak saling berbenturan,” tegasnya.
Kolaborasi Antarinstansi untuk Pangan Nasional
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron hadir bersama Inspektur Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari. Turut menjadi pemateri dalam acara ini antara lain Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Melalui forum Pra Rakor ini, diharapkan tercipta kolaborasi lintas sektoral yang solid dalam mendukung program strategis nasional, termasuk swasembada pangan. | Eva*
