RADAR JAKARTA | Jakarta – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, kembali menyampaikan pandangannya yang tajam dan logis mengenai posisi strategis institusi kepolisian dalam tatanan kenegaraan.
Ia mengangkat analogi yang menggugah kesadaran publik: “Ada negara yang tidak memiliki militer, tapi tidak ada negara yang tanpa polisi.” Menurut Haidar, pernyataan ini menandakan bahwa polisi bukan hanya perangkat keamanan, melainkan elemen fundamental dalam keberlangsungan sebuah negara.
Dalam sistem demokrasi yang dinamis, Haidar melihat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban sipil dan menyeimbangkan hak serta tanggung jawab warga negara. “Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas ketertiban. Dan ketertiban tak akan terjaga tanpa kehadiran polisi yang kuat dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia mengajak publik untuk tidak hanya melihat kekurangan institusi kepolisian. Kritik, menurutnya, adalah bagian penting dari demokrasi, namun harus dibarengi dengan semangat membangun. “Kita boleh mengoreksi polisi, bahkan wajib. Tapi jangan berhenti di situ. Kita juga harus menjadi bagian dari proses penguatan institusi ini,” ujar Haidar.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal transformasi kepolisian demi menumbuhkan kepercayaan publik. Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Polri, mulai dari tuntutan profesionalisme, pengawasan etik, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
“Tantangan-tantangan ini bukan alasan untuk melemahkan lembaga kepolisian, melainkan menjadi alasan kuat untuk mempercepat reformasi. Kita harus membenahi, bukan menghancurkan. Kita butuh polisi yang kuat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Menurut Haidar, dukungan pemerintah terhadap Polri juga harus total, termasuk peningkatan kesejahteraan, perlengkapan, dan pendidikan berkelanjutan bagi para anggotanya. “Kalau kita ingin polisi yang tidak tergoda korupsi, kita juga harus memastikan mereka hidup layak dan dihargai sebagai penjaga negara,” katanya.
Dalam era digital, Haidar mengingatkan bahwa tantangan kepolisian tidak lagi terbatas di ruang fisik, melainkan juga merambah ke ruang siber. Ia mendorong penguatan kapasitas cyber policing agar Polri mampu mengatasi ancaman dari hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang merusak persatuan bangsa. “Keamanan masa depan ada di ruang digital. Polisi tidak boleh tertinggal dari pelaku kejahatan dunia maya,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Haidar Alwi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung transformasi Polri menjadi institusi yang modern, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat. “Polisi adalah wajah negara yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka, kita butuh polisi yang tidak hanya tegas, tapi juga adil dan manusiawi,” pungkasnya.***
