Radarjakarta.id | JAKARTA — Rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul pernyataan dua menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, ada perbedaan perkataan antara kedua pejabat tinggi tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM jenis itu mulai 17 Agustus 2024.
“Kemudian masalah penggunaan bensin, kita sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin,” ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.
Namun Luhut tak menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut lebih detail.
Luhut mengatakan pembatasan dilakukan terkait proyeksi defisit APBN 2024 yang akan lebih besar dari target pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Beda dengan Luhut, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan skenario agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran. Hal ini diungkapkan ketika kabar pembatasan BBM mencuat dalam beberapa hari terakhir.
Akhirnya, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.
Ia mengatakan hingga saat ini belum ada pemikiran dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan itu.
“Ndak, ndak, ndak, belum ada,” tegas Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/7/2024).
Kepala Negara menegaskan lagi belum terpikirkan untuk melakukan pembatasan dalam waktu dekat. Di sisi lain, dia juga belum menggelar rapat dengan para kabinetnya.
“Belum ada pemikiran ke sana, belum, belum rapat juga,” ucap Jokowi.***
