Radarjakarta.id | SURABAYA – Pengarahan penting terkait penguatan tugas pokok dan fungsi teknis pemasyarakatan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, di Aula Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa (15/1/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Timur, termasuk Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm. Kamtib).
Dalam pengarahannya, Mashudi menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.
“Keberhasilan pemasyarakatan sangat bergantung pada disiplin dan sinergi antara seluruh pihak, mulai dari pimpinan hingga jajaran staf. Kita bukan hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga membina, mendampingi, dan mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat,” tegas Mashudi.
Acara yang berlangsung penuh antusiasme ini juga menyediakan sesi diskusi, di mana peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Salah satu peserta, Kalapas Pasuruan, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, menyampaikan komitmennya untuk mengimplementasikan arahan Dirjen Pemasyarakatan dalam langkah nyata di Lapas Pasuruan.
“Kami akan memastikan bahwa penguatan ini menjadi pijakan penting dalam peningkatan kualitas layanan, produktivitas, dan keamanan di Lapas Pasuruan. Ini sejalan dengan resolusi pemasyarakatan yang sudah kami susun sesuai Asta Cita Presiden dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Ma’ruf.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur untuk menyamakan visi dan langkah ke depan, menuju optimalisasi tugas pokok dan fungsi teknis pemasyarakatan.
Dirjen Mashudi berharap semangat yang dibawa dalam pengarahan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi setiap unit pelaksana teknis, menjadikan pemasyarakatan sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan berkeadilan.
