Radarjakarta.id | JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan gangguan Pusat Data Nasional (PDN) terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Senin, 24 Juni 2024, Direktur Network dan IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengungkap peretas yang menyandera data meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar ke pengelola data Telkomsigma.
“Mereka meminta tebusan 8 juta dolar AS,” kata Herlan seperti disiarkan langsung Youtube Kominfo TV.
Sementara itu Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan mengatakan bahwa ransomware ini merupakan varian baru yang bermutasi.
Saat ini hal yang masih dilakukan adalah proses investigasi digital forensik.
Terkait kendala, lantaran ini merupakan ransomware varian baru, maka Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi baik dalam dan luar negeri perihal penanganan serangan siber tersebut.
“Saat ini belum bisa dijabarkan lebih detail lagi,” ungkap Samuel.
Kepala BSSN Hinsa Siburian menekankan bahwa peretasan ini menyasar pusat data sementara. Sebab PDN masih dalam proses pembangunan.
Pusat data sementara dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis maupun pemerintahan seraya menunggu PDN rampung.
Adapun dalam kasus ini, peretasan terjadi di pusat data sementara yang terletak di Surabaya. BSSN pun langsung menerjunkan tim siaga ke Surabaya.
“Begitu ada kejadian kita berkoordinasi dan pada tanggal 20 tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya,” ungkap Hinsa.
Tanggapan DPR
Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid meminta agar cyber security atau keamanan siber ditingkatkan.
“Ya cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu,” kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Meutya mengatakan pemahaman para stake holder akan pentingnya keamanan siber juga perlu ditingkatkan.
“Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini kemungkinan adalah serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik,” ujarnya.
Dia menegaskan Komisi I DPR tak mau menyalahkan siapa-siapa, namun mengingatkan agar semuanya dibenahi.
Politikus Partai Golkar ini meminta agar semua lembaga perlu menaikan tingkat keamanannya.
“Karena kita enggak mau ketika ada serangan sistem down itu satu, layanan akan terganggu, yang kedua juga potensi kebocoran data,” ungkap Meutya.
Kronologi Awal
Sebagai informasi, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan diduga akibat serangan hacker sejak Kamis (20/6/2024) yang berimbas ke sejumlah layanan publik salah satunya layanan Imigrasi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim menyebut beberapa layanan Imigrasi yang terdampak akibat gangguan itu yakni, tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan serta beberapa layanan teknis lain, seperti kantor unit layanan paspor.
Terkait dengan adanya gangguan tersebut Silmy menyatakan, pihkanya saat ini tengah melakukan upaya pemulihan aplikasi dan data.
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Silmy Karim kepada Tribunnews, Kamis, 20 Juni 2024.
Meski begitu kata dia, untuk masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
Sebab Silmy menjamin, kalaupun sistem sedang terkendala, namun pihaknya tetap memberikan pelayanan yang optimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.
“Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata dia.
Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa.
Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy.***
