Ilustrasi
Radarjakarta.id | JEMBER – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik. persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember meningkat dari 9,39 persen pada Maret 2022 menjadi 9,51 persen pada Maret 2023. Namun tingkat kesenjangan ekonomi di Jember lebih rendah daripada rata-rata Jawa Timur.
Bupati Hendy Siswanto mengatakan, kendati persentase kemiskinan meningkat, namun angka ini lebih rendah daripada angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 10,35 persen. Sementara itu, indeks gini ratio pada 2023 sebesar 0,344, lebih rendah dari indeks gini ratio Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 0,387.
“Hal ini berarti kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Jember berada pada kategori sedang. Namun dari indeks tersebut Kabupaten Jember lebih baik dari rata rata Provinsi Jawa Timur,” kata Hendy, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).
Hendy menjelaskan, banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, di antaranya lapangan pekerjaan dan tingginya pengangguran disertai upah yang tidak memadai. “Selain itu kemiskinan juga akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia,” katanya. Dari aspek tingkat pengangguran terbuka, Kabupaten Jember mengalami penurunan dari 4,06 persen pada 2022 menjadi 4,01 persen pada 2023.
Pemkab Jember sudah mengambil langkah dengan memberi sembako, bantuan permakanan, bantuan langsung tunai, dan bantuan sandang. “Namun hal ini belum cukup dan perlu adanya kolaborasi antar organisasi pemerintah daerah (OPD), terkait kelanjutan dari warga miskin yang masih produktif dan mempunyai ketrampilan,” kata Hendy.
“Harapannya akan ada pemberdayaan terhadap warga miskin yang produktif agar diberi bantuan sesuai keterampilannya. Upaya tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan produktifitas dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember,” kata Hendy.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Hadi Supaat menilai, Kabupaten Jember masih memerlukan format yang lebih jelas dan konkret. “Bukan sebatas retorika tanpa desain yang jelas. Termasuk penyajian data yang akurat, yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif,” katanya. | Beby*
