Radarjakarta.id | JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia Menkeu RI, Srimulyani hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi atau MK, Jumat (5/4/2024).
Dalam Kesaksiannya, Srimulyani menjelaskan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa. Dirinya percaya, melalui forum di MK yang terhormat ini menjadi salah satu cara menjawab pertanyaan publik.
“Melalui bansos dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” jelasnya.
Menkeu tersebut menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) selama 6 tahun terakhir yakni sejak 2019 hingga 2024.
Kemudian, lanjutnya, kecuali pada 2023, di mana perbedaan signifikan pada realisasi bansos kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena adanya penataan kembali kerjasama Kemensos dengan perbankan.
“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat batch line 2023 dari bansos kemensos pada bulan Januari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan,” ujar Menkeu dalam paparannya saat memenuhi panggilan MK dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2008. Ia menyebutkan, dana kemasyarakatan persiden itu dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan “Dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, hakim MK Saldi Isra bertanya kepada Sri Mulyani dan tiga menteri lain yang dihadirkan dalam sidang hari ini mengenai sumber anggaran kegiatan kunjungan kerja presiden. “Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon,” ujar Saldi.
Ada empat menteri yang dihadirkan dalam sidang hari ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam permohonannya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama mendalilkan bahwa kunjungan kerja Jokowi berpengaruh terhadap kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
