SURAT TERBUKA UNTUK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
Bapak Ibu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami adalah Mahasiswa yang memiliki keyakinan bahwa dipilihnya Bapak Ibu sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi karena Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang terhormat yang mementingkan urusan bangsa dan Negara melebihi urusan keluarga.
Bapak Ibu yang mulia, mari kita selesaikan dan sudahi prahara yang saat ini menerpa Mahkamah Konstitusi. Perlu kami sampaikan, Putusan Nomor 90/PUU-XXI1/2023 kemarin telah menimbulkan polemik dan dugaan adanya permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang berakibat merugikan orang lain, masyarakat atau negara yang biasa kenal dengan istilah (KOLUSI), serta adanya dugaan perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya yang berakibat merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara yang biasa kita kenal dengan istilah (NEPOTISME).
Hancur hati dan akal sehat kami melihat Lembaga Tinggi Negara yang Terhormat yaitu Mahkamah Konstitusi diacak acak oleh penguasa dan kepentingan keluarga serta kroninya. Diakui atau tidak, hari ini publik menilai Lembaga ini bukan lagi Mahkamah Konstitusi melainkan Mahkamah Keluarga. Hal tersebut dikarenakan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Republik Indonesia. Kemudian mengakibatkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terkesan dipaksakan dan tidak memiliki ratio deccidendi, kini Putusan tersebut menjadi pijakan dan pintu masuk Gibran Rakabuming Raka selaku Keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, yang sebelumnya usia keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memenuhi syarat.
Yang Mulia, kami tidak dalam rangka mempersoalkan siapapun menjadi calon Wakil Presiden asalkan tidak memaksakan diri sampai-sampai merusak Marwah Mahkamah Konstitusi dengan cara Pamannya merubah syarat pencalonan dalam Undang-undang Pemilu.
Yang Mulia, kami mohon agar prahara ini tidak berlanjut dan menciptakan rentetan konflik hukum, bahkan berpotensi menimbulkan kerusuhan di Masyarakat. Maka kami meminta agar permohonan kami perkara No. 134/PUU-XXI/2023 tidak melibatkan Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H.,M.H. dalam setiap pembahasan, permusyawaratan hakim, maupun dalam persidangan-persidangan. Hal tersebut dikarenakan secara sadar kami menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA Kepada Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H.,M.H. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini diduga memiliki Konflik Kepentingan (conflict of interest).
Demikian surat ini kami buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Hormat Kami,
Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI)
